CILEGON – Keberadaan tempat hiburan malam yang beroperasi diluar jam tayang yang telah ditentukan oleh Pemkot Cilegon, sulit diberantas. Pemicunya dituding lantaran tidak tegasnya sanksi yang disebut dalam perda yang mengatur tentang hiburan malam itu.
Asisten Daerah (ASDA) I Pemkot Cilegon, Taufiqqurohman mengatakan saat ini pemkot Cilegon tengah mendorong rancangan perda pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2003 Tentang perizinan tempat hiburan malam yang dianggap kurang tegas. Kata dia, sampai saat ini belum ada sanksi yang jelas bagi hiburan malam yang melanggar.
“Kita sudah ada rapat tapi belum ada kesepakatan terkait sanksi. Karena dalam perda baru mengatur soal tipiring saja, belum sampai pencabutan izin hotel dan restoran. Makanya harus diupayakan lebih dulu payung hukumnya,” ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan di halaman Kantor Pemkot Cilegon, Rabu (22/11).
Ia menegaskan tempat hiburan malam di Kota Cilegon semuannya ilegal. Sebab pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin kegiatan tersebut. Dalam waktu dekat, ia mengaku akan mengumpulkan semua intansi yang berkaitan dengan hiburan malam. Agar Pemkot Cilegon bisa bertindak maksimal.
“Kalau kita cabut izinya emang hiburan malam gak punya izin. Satpol PP dan Dinas Pariwisata. Mereka harus duduk bareng, agar tempat hiburan ini jera harus dicabut izin hotelnya. Tapi itu akan menimbulkan persoalan lain (hilangnya lapangan pekerjaan),” katanya.
Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola hiburan malam, Taufik mendesak Satpol PP agar setiap pekannya melakukan monitoring. “Sekarang kita sudah intruksikan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan melalui monitoring minimal setiap seminggu sekali,” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
