SERANG – Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk maju di Pilkada 2018, Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang jalur perseorangan Agus Irawan Hasbullah – Samsul Bahri mencurigai adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kota Serang. Pasangan ini berinisiatif akan melaporkan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Bakal calon Walikota Serang Agus Irawan Hasbullah mengatakan upaya melaporkan KPU Kota Serang ke jalur hukum ini merupakan usaha yang tidak akan berhenti hingga Agus dan pasangannya terbukti ditetapkan menjadi calon Walikota Serang 2018. Bahkan, ia pun tak segan-segan untuk melaporkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bila terindikasi tindak pidana.
Menurutnya, KPU Kota Serang diduga terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, dimana pada tahapan tersebut ada yang keliru dalam melakukan verifikasi administrasi (vermin) maupun verifikasi faktual (verfak). Ia menyayangkan ketika dinyatakan TMS saat rapat pleno yang digelar Jumat (9/2) di Hotel Wisata Baru, Kota Serang. Agus hanya menerima berkas berita acara, bukan hasil atau bukti data yang menyebut jika pasangannya memang benar-benar dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Sebagai pelayan pemilihan umum coba bertindak yang betul-betul selektif, jangan menerima informasi yang tidak pasti kebenarannya. Pernyataan tidak memenuhi syarat, pernyataan itu harus ada. Kenapa disini (Rapat Pelno-red) KPU tidak membuktikan dari hasil. Kalau dia (yang mendukung-red) tidak mendukung, saya terima. Konsekuensi saya tinggi,” terangnya dengan nada lantang, saat mengikuti Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota Serang 2018, di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Jumat (9/2).
Pelaporan yang menyangkut etika ini, Agus menambahkan bahwa laporannya sedang berjalan dimulai dari Panwaslu yang nantinya akan ditindaklanjuti ke DKPP. Menurutnya, proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Kota Serang merugikan pihaknya. Pasalnya, KPU menyebut terdapat ganda internal dan ganda eksternal yang membuat jumlah dukungannya berkurang drastis.
Dari verifikai pertama, Agus menyerahkan sekira 45000 dukungan. Kemudian yang berhasil memenuhi syarat 9468. Ia memenuhi perbaikan dengan mengumpulkan dukungan 59.685 tetapi yang dinyatakan memenuhi sayrat pada verifikasi administrasi hanya 23213 dukungan. Pada saat itu, Agus tidak ingin mengikuti verifikasi faktual yang kedua. Hingga akhirnya KPU Kota Serang menetapkan pasangan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Ia mengatakan jumlah dukungannya sudah tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan sesuai batas minimal, sehingga ia lebih memilih tidak ikut verfak. “Kuota yang harus diinginkan 38.700 dukungan, buat apa saya laksanakan itu. Vermin dicampuradukan dengan verfak. Saya ingin minta diantara kita tidak ada dusta. Itu hak menanggulangi kedaulatan rakyat,” terangnya masih lantang.
Kemudian, yang membuat Agus yang sudah pernah mencalonkan diri di Pilwalkot selama tiga periode ini adalah KPU Kota Serang tidak menyebut secara detail mana saja data yang TMS baik yang disebutkan ganda internal maupun ganda eksternal.
Di tempat yang sama, Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabruri mengatakan verifikasi administrasi (Vermin) yang dilakukan KPU Kota Serang, bapaslon Agus-Samsul hanya mengantongi 23.213 dukungan yang sah dari 59.685 perbaikan dukungan yang diajukan KPU Kota Serang. Kemudian, pada hasil rekapitulasi verfak, pasangan ini tidak memenuhi sayrat dukungan dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan.
Menurutnya, terkait laporan yang dilayangkan KPU Kota Serang. Kata Fierly “melaporkan ke jalur yang bisa ditempuh itu dipersilahkan. Kami siap. Kesiapan kami itu lebih-lebih, satu ditantang oleh data, kedua proses yang dilakukan selalu melibatakan tim sukses. Mereka (tim sukses-red) selalu membubuhkan tanda tangan. Ada verifikasi administrasi dari pagi samapi malam mereka ikut,” katanya di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Jumat (9/2).
Ia pun selalu melibatkan Panwaslu Kota Serang disetiap tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Serang 2018. Menurutnya, semua proses sudah sangat transparan. Jika benar ada gugatan, ia menyilakan bapaslon jalur perseorangan tersebut melaporkannya ke DKPP.
“Untuk menempuh jalur hukum, justru itulah mekanisme paling fair untuk membuktikannya. Kalau tadi rapat pleno, tidak bisa ada proses pembuktian. Ini rekapitulasi hasil bukan pembuktian materil si A mendukung atau si B mendukung. Itu sudah diverfak sudah selesai. Tunggu tanggal 12 Februari saja,” paparnya.
Fierly menjelaskan, yang disebut TMS bagi pasangan calon ini, bahwa data vermin mencapai 23213 tidak dibawa ke verfak. Secara otomatis hal itu tidak memenuhi syarat, yang diiringi dengan perolehan 9468 dukungan pada verfak pertama, yang membuat Agus-Samsul dinyatakan TMS karena di bawah batas minimal dukungan sebanyak 38700 dukungan.
“Tidak ada satu pasal pun kalau di vermin tidak boleh di verfak. Kami verfak angkanya 23213 sesuai ketentuan ini verfak kolektif. Mereka yang nentuin kami yang nunggu. Ini tidak terjadi. proses panggilan juga setiap hari. Jawabannya ‘siap’, ‘oke’. Kemudian, terjadilah proses verfak itu tanggal 5 februari.”
Kata dia, semua data diunggah di silon. Pengunggahan tersebut pun bisa dilihat sangat trasparan. “Pasangan Agus-Samsul ini banyak ganda eksternalnya terdapat di pasangan lain. Ganda internalnya juga banyak, bisa sampai 7 sampai 8 kali ganda,” terangnya.
KPU Kota Serang, menjalankan proses atau tahapan Pilkada ini penuh koordinasi baik dengan KPU RI, KPU Banten maupun Panwaslu. Kata Fierly, KPU Kota Serang menjalankan tugasnya sesuai jalur yang ada. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).
