SERANG – Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi dapat bernapas lega. Soalnya, terdakwa dugaan suap rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Mal Transmart itu mendapatkan pembelaan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Dian Adriawan.
Dian Adriawan dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (4/4). Selain memberikan keterangan untuk Iman Ariyadi, Dian juga dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk terdakwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon nonaktif Ahmad Dita Prawira dan Hendri. “Apa yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum, tadi katakan, walikota meminta uang sponsorship sepak bola. Perbuatan yang tentunya dikaitkan, bukan kepentingan jabatan. (Karena-red) tugas dan fungsinya walikota tidak ada kaitan dengan jabatannya. Dalam kaitan kasus itu, kapasitas pribadi bukan jabatan,” jelas Dian di hadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.
Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib dapat membuktikan semua unsur Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang disematkan kepada tiga terdakwa. “Perbedaan ada di sisi perbuatannya. Bagian dari delik pasal 11 ada dua, pertama penerimaan, kedua berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf a dan huruf b itu ada tiga, pertama penerimaan, kedua jabatan dan ketiga perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ketiga yang menjadi pembeda antara pasal 11 dan pasal 12,” beber Dian.
Pasal 11 dan pasal 12 hanya dapat dijerat kepada aparat penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) yang berhubungan dengan jabatannya. “Hubungan dengan jabatannya. Tidak ada penugasan (permintaan sponsorship-red), tidak ada hubungan,” jelas Dian.
Dikatakan Dian, seseorang yang dijerat pasal 11 atau pasal 12 harus sudah menerima sesuatu dari pemberi suap. Bila sesuatu itu diserahkan kepada orang lain untuk disampaikan kepada penerima suap, harus dibuktikan dengan surat kuasa. “Delik harus betul-betul terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi unsur pasal yang dimaksud, ya bukan tindak pidana (suap atau gratifikasi-red),” kata Dian.
Diketahui, Iman didakwa menerima suap dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Brantas Abipraya (BA) sebesar Rp1,5 miliar. Uang itu dikemas dalam bentuk sponsorship dan ditransfer melalui rekening ke klub sepak bola Cilegon United (CU). Oleh CEO CU Yudhi Aprianto sebagian kecil digunakan untuk kepentingan operasional pertandingan CU. Sisanya akan diberikan kepada Iman Ariyadi.
Namun, rencana itu batal lantaran Yudhi Aprianto terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat 22 September 2017. Hakim berkeyakinan, uang tersebut akan diberikan kepada Iman sehingga Direktur Utama PT KIEC Tubagus Dony Sugihmukti, Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro Dahlan, dan Project Manager PT BA Bayu Dwinanto Utomo dinyatakan terbukti bersalah. “Kalau misalnya dia (Iman-red) tidak terima langsung dan bisa dibuktikan, tentu bisa saja (dijerat pidana-red). Sepanjang ada komunikasi (peran Iman yang dijadikan alat bukti-red),” ucap Dian.
Iman dalam persidangan tersebut juga sempat bertanya langsung kepada Dian soal pencabutan berkas acara pemeriksaan (BAP) oleh Yudhi di persidangan terkait penyerahan uang. Yudhi dalam keterangan persidangan sebelumnya membantah akan menyerahkan uang tersebut kepada Iman. Saat diminta untuk memilih antara keterangan di persidangan dan BAP, Dian menggugurkan BAP. “Keterangan yang disampaikan di persidangan (lebih mengikat),” tutur Dian. (Merwanda/RBG)
