SERANG – AN resmi menyandang status tersangka dugaan penambangan ilegal di Puloampel, Kabupaten Serang. Penanggungjawab PT Bumi Suara Abadi (BSA) ini melakukan penambangan andesit di area PT Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).
AN ditetapkan tersangka usai gelar perkara pada pertengahan Oktober 2019. Tim penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Banten menilai alat bukti yang diperoleh telah cukup untuk meningkatkan status AN sebagai tersangka.
Dokumen izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Banten, keterangan ahli pidana dan ahli pertambangan Kementrian ESDM cukup menjerat AN menjadi tersangka.
“Gelar perkara (penetapan tersangka AN-red) tanggal 13 atau 14 Oktober ini. Harinya sama dengan (penetapan tersangka-red) BS. Kami sudah memiliki dua alat bukti yang cukup (untuk menetapkan AN tersangka-red),” kata Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra dikonfirmasi Radar Banten, Senin (28/10).
AN disangka melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). AN terancam pidana sepuluh tahun penjara. “Selain terancam pidana juga denda sebesar Rp10 miliar, “ kata Dadang.
Aktivitas penambangan ilegal itu terbongkar saat inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Polda Banten, Rabu (31/7) lalu. PT BSA kedapatan melakukan penambangan andesit di area PT Kopegmar. “Yang pasti sudah lumayan lama. PT BSA ini tidak ada IUP Operasi Produksi (pelanggaran-red) ya,” jelas Dadang.
Namun, Dadang mengaku tidak mengetahui hubungan PT BSA dan PT Kopegmar terkait penambangan andesit tersebut. “Saya tidak tahu. Yang kami temukan PT BSA melakukan penambangan di area PT Kopegmar tanpa memiliki IUP Operasi Produksi,” kata Dadang.
Sebelumnya, penyidik menetapkan BS sebagai tersangka. BS diduga melakukan penambangan ilegal di Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang. Aktivitas penambangan dilakukan di lahan operasi produksi komoditas tambang batuan CV Arif Jaya Utama (AJU). “Dia (BS-red) juga melakukan aktivtas pertambangan di area perusahaan milik orang lain,” kata Dadang.
Dadang tidak menepis penambangan ilegal itu dilakukan dengan modus penyewaan alat berat oleh CV AJU. “Ngaku-nya seperti itu (menyewakan alat berat-red),” ucap Dadang.
Namun, Dadang enggan berkomentar mengenai dugaan keterlibatan CV AJU dalam aktivitas penambangan ilegal itu. Dia tidak menepis kemungkinan adanya tersangka lain, bila penyidik menemukan dua alat bukti.
“Saat ini baru dua yang ditetapkan sebagai tersangka. Siapa pun itu, kalau ada dua alat bukti yang cukup, pasti ditetapkan tersangka,” tegas Dadang.
Salain lokasi PT BSA dan CV AJU, sidak itu juga dilakukan di delapan lokasi penambangan lain. Yakni, PT Pasir Angin Jaya Mandiri (PAJM), PT Gunung Sakti Abadi (GSA). Lalu, PT Trinatha Utama Mineral (TUM), PT Baet Mall Abadi (BMA), PT Bukit Sunur Wijaya (BSW), PT Icha Brothers Quarryndo (IBQ), PT Penta Stone Abadi (PSA), dan PT Ria Karya Utama (RKU)
Namun, polisi hanya menemukan PT BSA dan CV AJU yang bermasalah. Hingga tadi malam (28/10), Radar Banten tidak dapat menghubungi Direktur CV AJU M Arif Nurhabibi. Nomor ponsel M Arif Nurhabibi dalam keadaan tidak aktif.
Tetapi, pada Selasa (17/9) lalu, Arif sempat mengakui telah menjalin kerjasama dengan salah satu pemilik alat berat untuk melakukan penambangan di areal seluas 5 hektare tersebut. “Kami mengadakan kerjasama alat berat dengan seseorang. Kerjasama itu juga dibolehkan SK tersebut. Kemungkinan penambangan oleh pihak ketiga ini yang jadi masalah,” kata Arif. (mg05-nda/ags)
