Soal UMP 2022: Buruh Minta Naik, WH Ikuti Aturan

SERANG-Momentum Hari Pahlawan 10 November dimanfaatkan ribuan buruh di Banten untuk menuntut kenaikan upah tahun 2022. Tuntutan itu kembali disuarakan buruh lantaran tahun 2021 tidak ada kenaikan upah minimum akibat pandemi Covid-19.

Pantauan Radar Banten di lapangan, sekira dua ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan FSPMI Provinsi Banten mendatangi Kantor Gubernur Banten di KP3B, Curug, Kota Serang sekira pukul 12.30 WIB. Mereka melakukan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.

Namun di saat yang bersamaan, Gubernur Banten justru sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak sehingga buruh kembali gagal menemui gubernur.

Aksi buruh hanya diisi dengan penyampaian aspirasi terkait tiga tuntutan utama mereka, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 harus naik 8,95 persen, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 naik 13,5 persen, serta menolak diberlakukannya UU Cipta Kerja.

"Pekan lalu kami datang kesini bersama Aliansi Buruh Banten Bersatu, namun gagal menemui gubernur. Hari ini juga kami datang, gubernur juga tidak ada. Tapi kami akan terus berjuang sampai Pak Gubernur bersedia menemui kami," kata salah seorang pimpinan buruh dalam orasinya.

Unjuk rasa buruh mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian, sehingga massa buruh gagal masuk ke dalam Kantor Gubernur Banten. Yang dilakukan buruh hanya menyampaikan orasi di luar gerbang utama Kantor Gubernur Banten.

Juru bicara buruh, Jayadi mengungkapkan, peringatan Hari Pahlawan sejatinya buruh tidak melakukan unjuk rasa. Namun pihaknya terpaksa turun ke jalan lantaran Pemprov Banten tidak pernah serius memperjuangkan hak-hak buruh.

"Kami hanya ingin bertemu dengan Gubernur, apakah mau jadi pahlawan buruh untuk membela hak-hak buruh, atau tunduk pada aturan yang tidak pro buruh," tegasnya.

Jayadi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa hingga Gubernur Wahidin Halim bersedia duduk bersama dengan ribuan buruh di Banten.

"Kami beri waktu hingga 20 November mendatang, sampai Gubernur mau menemui kami. Bila tidak mau, maka kami katakan pemimpin Banten tidak peduli terhadap nasib rakyatnya," bebernya.

Jayadi mengancam ribuan buruh di Banten akan terus melakukan unjuk rasa jika perlu melakukan aksi mogok kerja massal. "Bahkan kami berencana akan mendatangi langsung ke rumah dinas gubernur, demo di sana," ancamnya.

Sementara itu, Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi mengungkapkan, Gubernur Banten Wahidin Halim selama memimpin Banten tidak pernah berpihak pada buruh. Setiap tahun selalu berlindung dibalik aturan. Bahkan kini berlindung terhadap UU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap buruh dalam menetapkan UMK

"Serikat pekerja di Banten konsisten menolak pemberlakuan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja, termasuk menolak PP 36/2021 dijadikan acuan dalam penetapan upah minimun tahun 2022 di Provinsi Banten," tegasnya.

Ia melanjutkan, aturan baru tersebut tidak pro terhadap serikat pekerja, lantaran memungkinkan tidak ada kenaikan upah setiap tahun. Pasalnya, pertimbangan konsumsi rumah tangga dari tiap wilayah berbeda. Jika ada wilayah yang ekonominya rendah, maka berdampak pada rendahnya konsumsi.

"Kemungkinan besar ada upah minimum kabupaten kota yang nggak naik karena mengacu pada konsumsi daerah tersebut, kan banyak daerah di Banten bukan kawasan industri. Sementara hal itu jadi perhitungan dasar untuk naik atau tidak menaikkan. Bisa jadi gubernur enggak menaikkan meskipun bupati/walikota mengusulan kenaikan," tegasnya.

Agar aksi buruh tidak berujung anarkis, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi bersama pimpinan Komisi V DPRD Banten akhirnya menemui ribuan buruh yang melakukan unjukrasa.

SIAP PERJUANGKAN

Di hadapan ribuan buruh, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar didampingi Sekretaris Komisi V Fitron Nur ikhsan berhasil meredam kekecewaan buruh yang gagal menemui gubernur untuk keduakalinya sepanjang November.

"Kami siap memperjuangkan aspirasi buruh terkait upah minimum tahun 2022. Tapi beri kami waktu untuk berkoordinasi dengan Gubernur Banten," katanya

Politikus Gerindra ini melanjutkan, pihaknya menghormati kajian buruh terkait besaran UMP dan UMK 2022 yang diminta naik 8,95 persen dan 13,5 persen.

"Kami telah menerima bentuk dokumen yang berisi tuntutan dan kajian buruh. Tentu kami selaku wakil rakyat mengerti apa yang dirasakan buruh hari ini. Memang pandemi Covid-19 telah menjadi penyebab upah minimum tahun 2021 tidak mengalami kenaikan," bebernya.

Nizar berharap, ribuan buruh di Banten tetap menyampaikan aspirasinya secara santun dan tidak membuat kegaduhan demi kondusifitas masyarakat Banten.

"Sekali lagi berikan kami waktu untuk menyampaikan langsung kepada gubernur, semoga aspirasi buruh menjadi pertimbangan gubernur dalam menetapkan upah minimum tahun depan," pungkasnya.

Sebelumnya,Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengatakan, pembahasan upah minimum 2022 masih dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Banten, usulan buruh juga telah disampaikan melalui unsur buruh yang ada di dewan pengupahan.

"Tentu usulan semua pihak akan kami akomodir dan disampaikan kepada gubernur, kami mengapresiasi aliansi buruh yang melakukan aksinya dengan damai," katanya.

Menurut Alhamidi, paling lambat pada 21 November mendatang, Gubernur Banten sudah memutuskan dan mengumumkan besar UMP 2022 yang menjadi dasar penetapan UMK 2022.

"Selanjutnya kami menunggu rekomendasi bupati/walikota terkait besaran UMK di delapan kabupaten/kota," tegasnya.

IKUTI ATURAN

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan akan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat soal penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Hal itu akan tetap ditegaskannya walaupun serikat buruh meminta kenaikan UMP Banten untuk tahun depan sebesar 8,9 persen.

Gubernur yang akrab disapa WH ini mengatakan, besaran UMP diatur oleh menteri berdasarkan masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh. “Jadi, daerah tidak bisa menentukan,” tegas WH.

Ia menerangkan, penetapan kenaikan UMP 2022 harus mengikuti formulasi yang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. “Itu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi ditentukan oleh sana (pemerintah pusat-red),” ujarnya.

WH berharap permintaan buruh juga harus melihat kondisi perekonomian saat ini yang masih dihantam pandemi Covid-19. Apabila UMP naik, bukan tidak mungkin para pengusaha akan berbondong-bondong hengkang dari Provinsi Banten ke daerah lain, bahkan negara lainnya yang lebih murah upah pekerjanya.

“Ya iya nanti pindah ke daerah lain, ke Solo lebih murah. Di negara Bangladesh sudah siap. Afrika sudah dibuka lebih murah (upahnya-red). Bisa hengkang semua nanti,” ungkapnya.

Meski begitu, ia memahami permintaan kenaikan UMP oleh para buruh di tengah kondisi sulit saat ini.

Untuk diketahui, UMP Banten tahun 2021 sebesar Rp2.460.994. Serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) meminta Gebernur Banten menaikkan UMP Banten tahun 2022 sebesar 8,9 persen. (den-nna/alt)