Hasil survei yang dirilis BPS, lanjut Uday, menjadi momentum bagi semua pemimpin di Banten untuk memperbaiki pola komunikasi dengan rakyatnya. Sebab tahun 2017 Indeks Kebahagiaan Banten mendapat angka 69,83, dan pada 2021 justru turun menjadi 68,08.
“Pembangunan yang dilakukan sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kebahagiaan pemimpinnya. Makanya ALIPP mengkritik kebijakan Pemprov Banten yang memaksakan diri melakukan pembangunan Sport Center yang menelan dana ratusan miliar dari APBD, sementara ratusan ribu warga Banten menjadi pengangguran di tengah pandemi Covid,” urainya.
Berdasarkan catata ALIPP sepanjang tahun 2021, tambah Uday, sejumlah peristiwa penting terjadi di Banten yang menambah warga tidak bahagia.
“Ada banyak peristiwa hukum yang mecuat dan mencengangkan. Sebut saja kasus korupsi pengadaan masker di Dinkes Banten, kasus pengadaan lahan Samsat Malingping, kasus Hibah Ponpes 2018 dan 2020. Ketiga kasus tersebut sampai tahun baru ini dalam proses persidangan. Belum lagi kisruh buruh dengan gubernur yang juga berujung di meja hijau,” jelasnya.
Uday berharap, di sisa kepemimpinan Wahidin-Andika yang kurang dari 140 hari lagi hingga 12 Mei 2022. Jangan sampai terjadi lagi kasus dugaan korupsi di Banten.
“Tongkat estafet kepemimpinan berikutnya akan dipegang oleh seorang penjabat dari Kemendagri, hingga pilkada serentak tahun 2024. Semoga pemerintahan transisi nanti bisa lebih membahagiakan warga Banten, semua pemimpinnya akur dan berjuang bersama menyejahterakan rakyat Banten,” pungkasnya.
