Kepala Daerah Marak Korupsi

Firli : Pejabat Korup Hambat Tujuan Negara

SERANG – Sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2021 dan awal tahun 2022. Para pejabat negara yang ditangkap mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota hingga pimpinan DPR RI.

Berdasarkan data KPK, awal tahun 2022 sudah ada tiga kepala daerah yang terseret kasus tindak pidana korupsi, yaitu Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Sementara pada tahun 2021, ada sekira sembilan kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK. Mulai dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, lalu Walikota Tanjungbalai M Syahrial, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Bupati Kolaka Timur Andi Merya, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Demikian terungkap dalam kegiatan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim yang mengikuti rapat kerja secara virtual, Senin (24/1).

Dalam arahannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara, dapat menghambat tercapainya tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat.

“Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya (menyebabkan) akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita,” paparnya.

Firli melanjutkan, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah termasuk pejabat pemerintahan, diikat oleh tujuan negara yang menjadi kepentingan bersama. Adapun tujuan negara yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa,” tegasnya.

Firli menekankan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Misalnya, dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk keberlangsungan proses pembangunan dan program pemerintahan. Tak hanya itu, kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun nonalam.

“Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama,” pungkas Firli.

Sementara itu, Mendagri M Tito Karnavian mengaku prihatin atas fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi belakangan ini. Untuk itu, kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Indonesia perlu duduk bersama dalam kegiatan rapat kerja bersama Ketua KPK dan Kepala LKPP.

“Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita," katanya.

Sepanjang rapat kerja, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk komitmen memberantas tindak pidana korupsi di daerahnya masing-masing.

“Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah,” urainya.

TRANSPARANSI PENGADAAN

Dalam kesempatan itu, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas menjelaskan, berbagai terobosan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan institusinya. Selain menjamin transparansi melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog), pihaknya juga akan memperkuat produk dalam negeri ke daftar e-Katalog tersebut.

“E-Katalog merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan informasi lainnya terkait pengadaaan barang/jasa," katanya.

Ia melanjutkan, terdapat tiga katalog dalam aplikasi tersebut, yakni nasional, sektoral, dan lokal. Secara berurutan, katalog itu disusun dan dikelola oleh LKPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

"E-Katalog untuk meningkatkan laju investasi sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, jadi sangat transparan," bebernya.

Di akhir paparannya Azwar Anas menjelaskan, penguatan produk dalam negeri ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Arahan lainnya, yakni agar meningkatkan porsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak ada lagi produk dalam negeri (yang) tidak bisa tayang, ini arahan Bapak Presiden diminta tayang," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Provinsi Banten sudah berubah dan Provinsi Banten sudah baik.

“Implementasi anti korupsi merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Tidak sekedar semangat untuk mengatakan tidak, tapi juga harus bagaimana kita mengubah konsep hidup dan kebiasaan," kata Wahidin beberapa waktu lalu.

Gubernur buang akrab disapa WH ini melanjutkan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan langkah hukum pemidanaan. Sebab korupsi berkorelasi dengan kesejahteraan juga tidak cukup.

"Korupsi berkaitan dengan mentalitas," tuturnya.

Mentalitas, lanjut WH, adalah konsep hidup bagaimana pribadi seseorang dalam pikiran. Sikap individual pribadi dalam memahami dan mengelola suatu kehidupan.

"Ini memang memerlukan waktu yang cukup. Ini menyangkut konsep sosiologis yang berkembang dan hidup dalam suatu komunitas maupun pribadi," jelasnya.

Orang nomor satu di Banten ini mengaku dirinya merasa sejahtera dan cukup dengan gaji dan tunjungan yang diterimanya.

“Saya merasa sejahtera. Saya merasa cukup. Janganlah kita masuk pada lingkungan yang konsumtif. Saya tekankan kepada semuanya, bahwa yang bukan hak kita jangan kita ambil," beber WH. (den/air)