Sepanjang rapat kerja, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk komitmen memberantas tindak pidana korupsi di daerahnya masing-masing.
“Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah,” urainya.
TRANSPARANSI PENGADAAN
Dalam kesempatan itu, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas menjelaskan, berbagai terobosan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan institusinya. Selain menjamin transparansi melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog), pihaknya juga akan memperkuat produk dalam negeri ke daftar e-Katalog tersebut.
“E-Katalog merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan informasi lainnya terkait pengadaaan barang/jasa,” katanya.
Ia melanjutkan, terdapat tiga katalog dalam aplikasi tersebut, yakni nasional, sektoral, dan lokal. Secara berurutan, katalog itu disusun dan dikelola oleh LKPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
“E-Katalog untuk meningkatkan laju investasi sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, jadi sangat transparan,” bebernya.
