Pria yang dilantik sebagai Pj Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 lalu ini mengatakan, menjadi pejabat fungsional bukan sebuah penurunan karir. Saat ini jabatan fungsional memiliki prinsip yang sama dalam sebuah jenjang karier dan juga menjadi pertimbangan dalam penempatan pejabat yang bersangkutan di tempat selanjutnya.

“Ingin saya tekankan, jabatan struktural dan fungsional pada dasarnya sama,” tegas mantan Widyaiswara Ahli Utama di Kementerian Dalam Negeri ini.

Kata dia, itu peta jalan karir bagi ASN dan ia sebagai contohnya. “Saya juga pernah fungsional, struktural dan fungsional lagi,” ungkapnya.

Sebagai pejabat fungsional, lanjutnya, mereka tetap bisa mendapatkan fasilitas dan hak-haknya seperti kendaraan dinas dan tunjangan-tunjangan. Semua hal tersebut tentunya tak akan dikesampingkan dan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

“Bisa dilihat bagian dari hak-hak pegawai sesuai kondisi yang diatur sesuai peraturan. Bagian dari agenda reformasi birokrasi pilihan jabatan ada banyak itu,” tuturnya.

Terpisah, Asda III Provinsi Banten, Deni EA Hermawan mengungkapkan, rencana perampingan OPD itu sudah masuk ke DPRD Provinsi Banten pada 13 Juni lalu. Pekan lalu juga sudah dibahas dengan Badan Pembentukan Perda  (Bapemperda) DPRD Provinsi Banten. “Ada beberapa bahasan dan pendalaman yang sudah disampaikan untuk disempurnakan,” ujarnya.

Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten ini mengungkapkan, perampingan OPD itu masih dalam tahap perencanaan dan masih pembahasan mendalam. Rencananya, dinas eksisting 22 menjadi 15 dan badan eksisting sembilan jadi tujuh. Sedangkan Sekretariat Daerah tetap dan hanya beberapa perubahan nomenklatur. “Inspektorat masih tetap dan Setwan masih tetap,” ungkap Deni

Kata dia, perumpunanya masih pembahasan dan pendalaman. Namun, berdasarkan informasi yang diterima Radar Banten, beberapa dinas daerah Provinsi Banten yang akan berubah antara lain Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan Tipe A; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Tipe A; dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A; Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A; Dinas Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A. (nna)