Yeremia melanjutkan, salah satu tanggungjawab pemerintah di bidang pendidikan adalah memastikan angka partisipasi sekolah semakin meningkat, bahkan di Banten kalau bisa melampaui angka rata-rata nasional. Untuk itu, Dindikbud Banten harus inovatif dan melakukan terobosan untuk menjawab semu kebutuhan masyarakat.
“Sayang hari ini (kemarin) Kepala Dindikbud dan Sekretaris Dindikbud tidak hadir karena sedang sakit. Namun kami minta Dindikbud mengkaji banyak hal, termasuk keluhan warga yang meminta dibangun sekolah baru di kecamatan yang jumlah penduduknya di atas 300 ribu jiwa,” urainya.
Komisi V, tambah Yeremia, mengusulkan sejumlah rekomendasi sebagai solusi jangka pendek, menengah dan panjang.
“Solusi jangka pendek adalah menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri berupa rombel online/digital yang dipadukan dengan beberapa kegiatan tatap muka seperti kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, praktik dan kegiatan lainnya. Adapun solusi jangka menengah dan panjang melalui penambaha ruang kelas, penyediaan lahan dan unit sekolah baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid SMA Dindikbud Banten, Lukman mewakili Kepala Dindikbud Banten menyampaikan kepada Komisi V, bahwa pihaknya sedang melakukan kajian dan menyusun Juknis terkait peluang menambah rombongan belajar di sekolah negeri.
“Untuk solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menambah rombongan belajar. Mudah-mudahan minggu ini juknisnya sudah selesai dan segera akan kami sampaikan kepada pimpinan,” katanya.
Kajian yang dilakukan Dindikbud, lanjut Lukman, membutuhkan waktu agar tidak merugikan pihak swasta. Dimana sekolah negeri yang berpeluang menambah rombel tidak membuka pendaftaran secara formal, akan tetapi mereka yang sebelumnya sudah terdaftar, yang masih ingin sekolah negeri tapi masuk rombel lewat online. “Yang memungkinkan adalah penambahan rombel online, sebab daya tampung sekolah negeri yang ada sangat terbatas, tapi itu masih tahap kajian,” ungkapnya. (den/air)
