Kekerasan Anak dan Perempuan di Pandeglang Capai 86 Kasus

PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID - Pekerja Sosial Anak Kabupaten Pandeglang Ahmad Subhan mencatat sebanyak 86 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi di Kabupaten Pandeglang.

Angka tersebut berdasarkan data laporan diterima Peksos Anak dalam membantu penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2022.

Menurut Ahmad, tindak kekerasan seksual hingga kini masih menjadi ancaman yang paling mengerikan dan terus menghantui anak-anak di Kabupaten Pandeglang.

"Berdasarkan catatan UPT PPA yang dulu namanya P2TP2A telah terjadi 55 Kasus terlapor yang ditangani sedangkan data dari Unit PPA Polres Pandeglang terlapor 57 kasus. Bahkan Peksos Anak mencatat 86 Kasus yang ditangani dari kasus kekerasan seksual terhadap anak," katanya.

Catatan Peksos lebih banyak karena dari jumlah anak sebagai korban, pelaku anak dan saksi anak. Angka-angka ini sungguh angka yang cukup besar dan sungguh sangat memprihatinkan.

"Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak cemas ketika setiap hari kita membaca dan menyaksikan berita tentang anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. berita tentang anak korban kekerasan seksual seolah bersaing dengan berita kasus-kasus kriminal lain," katanya.

Pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, misalnya saja dikejutkan kejadian RA (53) Seorang Guru dan merupakan salah satu PNS di sekolah dasar di lingkungan pemerintahan Pandeglang yang telah tega memperkosa Anak kandungnya sendiri. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan mencari rumah aman bagi dirinya justru menjadi korban ulah bejat Ayah Kandung.

"Kasus lainnya yang tak kalah memprihatinkan adalah tindak kekerasan IR, (40), seorang warga Kecamatan Cikedal yang tega memperkosa anak tirinya yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama selama 7 bulan hingga menyebabkan korban hamil. Belum lagi seorang Ibu dan Anak di Pandeglang perkotaan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga sampai disiram dengan zat kimia sehingga menyebabkan luka bakar dan trauma bagi korban," katanya.

Kemudian tidak kalah ramai atas mencuatnya kasus Oknum Dewan Pandeglang melakukan cabul terhadap gadis Remaja dan masih banyak kasus-kasus yang mengerikan yang korbannya anak-anak. Berbagai kasus tindak kekerasan seksual memang sering kali berhasil diungkap aparat kepolisian dan para pelaku juga sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Akan tetapi, yang masih menjadi bahan perdebatan publik adalah apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kejadian tindak kekerasan seksual yang mengancam anak-anak dan perempuan. Di Pandeglang sendiri, kita tahu kasus kekerasan seksual hingga kini masih menjadi momok yang paling menakutkan bagi anak-anak," katanya.

Sepanjang 2022, daftar jumlah tindak kekerasan seksual mencapai puluhan. Para pelakunya tidak pernah takut dan jera melakukan aksi bejatnya yang menghancurkan masa depan anak-anak.

"Dari segi komitmen dan payung hukum yang tersedia, pemerintah sebetulnya telah melakukan banyak hal. Pemerintah sejak 2016 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada 25 Mei 2016," katanya.

Bahkan, ditegaskan Ahmad, hanya dalam tempo enam bulan kemudian, Perpu itu telah disetujui DPR RI untuk disahkan. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 9 November 2016 silam.

"Dalam ketentuan aturan yang terbaru, sebetulnya telah diatur tambahan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, mereka tidak hanya diancam pidana mati dan pidana seumur hidup, tetapi juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi," katanya.

Selanjutnya Ahmad menambahkan, khusus untuk ancaman hukuman kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Meski secara resmi telah dicantumkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, penerapannya di lapangan masih menjadi kontroversi.

"Tidak sedikit pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri kimia karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Alih-alih berempati dan membayangkan korban adalah anak-anak yang telah rusak akan masa depannya, sejumlah pihak menolak penerapan hukuman kebiri karena berbagai alasan dan menilai hukuman pidana kurungan di balik jeruji penjara umumnya sudah dianggap cukup," katanya.

Hukuman kebiri di mata sebagian orang dinilai lebih kejam daripada penderitaan anak yang menjadi korban tindak pemerkosaan. Cara pandang sebagian pihak ini yang tidak setuju hukuman kebiri kimia itu tentu mengecewakan keluarga korban.

"Tetapi, karena sampai saat ini ketentuan teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga belum terbit, banyak korban dan keluarga korban yang akhirnya lebih memilih menerima nasibnya. Dan peran keluarga menjadi garda terdepan perlindungan anak," katanya.