Kata dia, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan di Banten dalam tata kelola birokrasi maupun untuk masyarakat, seperti kerusakan ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Lebak maupun para petani dalam upaya mendukung lahan pertanian pangan berkelanjuran (LP2B).

“Koordinasi dengan kabupaten kota di Banten pun buruk. Karena itu perlu dievaluasi kinerja Pj Gubernur Banten,” katanya.

Ia mengaku kerap mendapat keluhan dari para ASN terkait tidak jalannya reformasi birokrasi di Pemprov Banten.

“Belum lagi soal ngurusin PPDB tingkat SMA Negeri saja tidak bisa. Karena itu, saya minta kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi jabatan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten,” katanya.

Penilaian tidak bisa bekerja terhadap Al, kata JB, bukan karena jelang tahun politik 2024 dimana salah satunya akan berlangsung pelaksanaan pemilihan Gubernur Banten.

“Saya tidak minat jadi Gubernur. Memang banyak yang minta saya jadi Gubernur. Saya mau jadi panglima Sadaqah saja,” tuturnya (*)

Reporter: Fahmi Sa’i
Editor: Ahmad Lutfi