Ratusan Ribu Honorer Ketar Ketir

SERANG, RADARBANTEN.Co.ID – Ratusan ribu tenaga honor di Banten dibuat ketar-ketir. Ancaman kehilangan pekerjaan semakin nyata lantaran rencana penghapusan tenaga honor pada November 2023 belum dicabut pemerintah.

Di Pemprov Banten, tercatat ada belasan ribu tenaga honorer. Mereka terdiri dari tenaga teknis, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Khusus tenaga teknis, saat ini jumlahnya masih ribuan orang.

Kebijakan penghapusan tenaga honor ini sudah tertuang dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan itu menyebutkan tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintahan.

Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB), Taufik Hidayat mengatakan, saat ini pemerintah hanya memprioritaskan tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara nasib tenaga teknis belum ada kejelasan.

“Tidak seperti tenaga guru dan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah untuk diangkat PPPK. Guru dan tenaga kesehatan formasinya sangat fantastis,” ujar Taufik, kemarin.

Dia menilai Pemprov tidak peka terhadap nasib ribuan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Padahal, semua honorer tengah berkejar-kejaran dengan rencana penghapusan honorer pada November mendatang. “Sementara untuk formasi PPPK tenaga teknis tahun ini tidak ada,” kata Taufik.

Untuk itu, tenaga honorer di RSUD Malingping ini meminta Pemprov Banten untuk gerak cepat untuk memperjuangkan nasib para honorer. “Cobalah Pemprov lebih peka dan gesit terkait nasib tenaga teknis ini di Banten. Bisa-bisa pada kena penghapusan jika Pemprov tidak melakukan langkah-langkah konkret buat teman-teman teknis,” tegas Taufik.

Tenaga honorer Pemkot Serang juga gelisah atas rencana pemerintah tersebut. Ketua Forum Tenaga Non ASN Kota Serang Achmad Herwandi bahkan mengancam melakukan demo besar-besaran jika pemerintah memaksakan kebijakan tersebut. “Kalau benar terjadi, pasti rame kita akan demo besar-besaran. Banyak tenaga non ASN yang seumur Kota Serang dari tahun 2008 dan itu masih banyak,” ujar Achmad kepada Radar Banten , kemarin.

Achmad pesimistis pengangkatan tenaga honor menjadi P3K sebagai solusi akan terealisasi lantaran kemampuan keuangan pemerintah. “Kalau ini beritanya belum pasti, pasca pergantian Menpan-RB, mereka belum berani memperhatikan tenaga honorer, dan negara tidak sanggup kalau sekaligus,” katanya.

Sementara penataan honorer tenaga pendidik dan kesehatan di Kota Serang dapat rampung tahun ini. Sementara nasib tenaga teknis belum ada kepastian. “Sedangkan untuk tenaga teknis, sebanyak kurang lebih 4.000-an belum mendapatkan kepastian,” katanya.

Perasaan cemas juga menyelimuti tenaga honorer Pemkab Pandeglang. Apalagi, Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 belum juga dicabut.

“Adanya keputusan itu membuat resah para tenaga honorer. Karena dari bahasa akan dihapuskan berarti dihilangkan,” kata Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang Yosep Gumilar, kemarin.

Yosep mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Deputi di Menpan RB. Menurut informasi yang diterima,

penghapusan tersebut hanya mengganti istilah tenaga honorer dengan istilah lain. “Jadi pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi dan gantinya, merekrut tenaga alih daya ( outsourching -red). Itu penjelasan dari pihak Menpan-RB,” katanya.

Namun, penjelasan tersebut masih belum membuat tenaga honorer tenang. Karena tahun 2023 ini adalah penentuan nasib para tenaga honorer. “Lantaran sudah puluhan tahun mengabdi. Jadi menginginkan adanya kejelasan status untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga,” katanya.

Yosep mengaku, belum lama ini juga telah berkomunikasi dengan tenaga honorer Pemprov Banten. Mereka juga merasa resah. “Berharap pemerintah daerah memperjuangkan atau memberikan penekanan kepada pusat agar memprioritaskan tenaga teknis dalam rekrutmen P3K maupun CPNS. Kalau saat ini kan yang diutamakan nakes dan guru. Jadi harapannya di 2023 ini kuota untuk tenaga teknis diperbanyak lagi, agar kami memiliki hak dan kesempatan yang sama,” katanya.

Kondisi agak berbeda dirasakan tenaga honorer Pemkot Tangsel. Sekira delapan ribu tenaga honorer telah memperpanjang kontrak hingga 2023. Hal ini sedikit memberi angin segar di tengah kecemasan penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023.

Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Kota Tangsel, Ben Alif mengatakan, ribuan tenaga honorer Pemkot Tangsel telah menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Januari 2023.

“Kita sudah diperpanjang kontraknya sampai akhir tahun 2023 ini, dan sudah dilantik pada Januari tahun ini," ujar Ben, kemarin.

Dikatakan Ben, ribuan tenaga honorer berusaha menyiasati rencana penghapusan tenaga honorer dengan mendaftarkan data diri ke Kemenpan-RB.

“Kita yang sudah bekerja lebih dari dua tahun diminta untuk menginput database ke website Kemenpan-RB. Sudah kita lakukan," ujar Ben.

Namun, Ben tidak mengetahui tujuan permintaan pengiriman data tersebut.“Setelah itu belum ada arahan apa-apa lagi,” katanya.

Menurut Ben, selain P3K, opsi tenaga honorer diubah statusnya menjadi outsourcing , bukan jaminan. Soalnya, pengalihan outsourcing hanya untuk cleaning service, tenaga keamanan dan driver. "Sementara tenaga honorer kita kebanyakan tenaga administrasi dan staf." Ujarnya.(ful-pur-nna-fdr/air)