Yosep mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Deputi di Menpan RB. Menurut informasi yang diterima,
penghapusan tersebut hanya mengganti istilah tenaga honorer dengan istilah lain. “Jadi pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi dan gantinya, merekrut tenaga alih daya (outsourching-red). Itu penjelasan dari pihak Menpan-RB,” katanya.
Namun, penjelasan tersebut masih belum membuat tenaga honorer tenang. Karena tahun 2023 ini adalah penentuan nasib para tenaga honorer. “Lantaran sudah puluhan tahun mengabdi. Jadi menginginkan adanya kejelasan status untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga,” katanya.
Yosep mengaku, belum lama ini juga telah berkomunikasi dengan tenaga honorer Pemprov Banten. Mereka juga merasa resah. “Berharap pemerintah daerah memperjuangkan atau memberikan penekanan kepada pusat agar memprioritaskan tenaga teknis dalam rekrutmen P3K maupun CPNS. Kalau saat ini kan yang diutamakan nakes dan guru. Jadi harapannya di 2023 ini kuota untuk tenaga teknis diperbanyak lagi, agar kami memiliki hak dan kesempatan yang sama,” katanya.
Kondisi agak berbeda dirasakan tenaga honorer Pemkot Tangsel. Sekira delapan ribu tenaga honorer telah memperpanjang kontrak hingga 2023. Hal ini sedikit memberi angin segar di tengah kecemasan penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023.
Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Kota Tangsel, Ben Alif mengatakan, ribuan tenaga honorer Pemkot Tangsel telah menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Januari 2023.
