Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang: Penghapusan Honorer Justru Menambah Orang Pengangguran

TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga kerja honorer paling lambat 28 November 2023 mendatang disorot Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan Jayasyah Putra.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tidak prorakyat dan justru akan menambah beban negara mengatasi masalah pengangguran terbuka.

Tengku Iwan mengatakan, rencana penghapusan tenaga kerja honorer justru akan menambah angka pengangguran di Kota Tangerang.

" Kebijakan tersebut justru akan menambah jumlah orang yang nganggur. Sudah pasti daya beli jadi nurun," ucapnya, Jumat, 17 Februari 2023.

Tengku mengatakan, kebijakan tersebut akan berimbas pada bertambahnya beban keuangan negara.

" Udah kemarin kemarin beban negara nambah akibat pengangguran dampak Covid -19, eh udah berjalan mau pulih ada lagi yang beginian. Saya gag tau ya skema nya nanti. Mesti nanya orang pusat," tambahnya.

Tengku mengaku dirinya sangat menyayangkan pemerintah pusat mengambil kebijakan tersebut.

"Sangat disayangkan memang. Kebijakan ini justru diambil di saat pemerintah terus bangun fisik dan segala Ibu Kota Negara (IKN) ," imbuhnya.

"Kalo makin banyak yang susah ekonominya akibat nganggur ya kami banyak potensi kejahatan yg muncul," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Heryanto mengatakan, pihaknya mendorong para tenaga honor yang masuk dalam kriteria untuk dapat menjadi calon aparatur sipil negara (CASN).

" Jika sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam SE Kemenpan RB kami akan dorong untuk segera diangkat menjadi CASN," ujarnya, Rabu 15 Februari 2023.

Menurutnya, rencana pemangkasan tenaga honorer merupakan langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Heryanto pun mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran Pemkot Tangerang untuk belanja pegawai tenaga honorer.

"Anggaranya ada di OPD lain, saya tidak tahu jumlahnya," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum K2 THL San Rodi mengaku dirinya baru mengetahui akan adanya aturan tersebut.

"Dulu waktu era menterinya pak Cahyo Kumolo wacana tersebut sempat menuai gejolak dari berbagai daerah. Walhasil kalimat rencana penghapusan diubah menjadi melanjutkan yang sudah ada," ujarnya, Senin 13 Februari 2023.

Pria yang akrab disapa Kucay ini mengatakan, sejatinya apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang menyikapi permasalahan tenaga honorer sudah baik.

"Saya apresiasi langkah Pemkot mengatasi masalah tenaga honorer di Kota Tangerang," tambahnya.

Menurutnya, jika wacana tersebut dipaksakan untuk direalisasikan akan berimbas pada bertambahnya angka pengangguran. Terlebih jumlah tenaga honorer di Kota Tangerang saat ini berjumlah belasan ribu orang.

Kucay mengatakan, dalam Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah Kota Tangerang nomor 800/11168-BKPSDM/2022 telah mengatur mengenai perekrutan tenaga harian lepas (THL). Di mana organisasi perangkat derah (OPD) dilarang melakukan perekrutan tenaga honor baru, kecuali tenaga honor tersebut meninggal dunia atau sudah uzur.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar pemerintah pusat kembali mempertimbangkan wacana tersebut.

Kucay mengaku akan kembali melakukan audiensi dengan Pemkot Tangerang jika wacana tersebut

Wakil Ketua Umum (Waketum) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) A Zaki Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut harus dipertimbangkan kembali.

Menurutnya, kedudukan honorer di daerah masih sangat dibutuhkan. Tak hanya sebatas pada bidang guru, tenaga kesehatan dan penyuluh, tenaga bidang teknis pun masih sangat dibutuhkan.

"Tidak bisa gegabah dalam mengambil kebijakan penghapusan honorer. Harus ada pertimbangan matang dan hati hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar pria yang juga menjabat sebagai Bupati Tangerang ini dikutip dari jpnn.com, Kamis 9 Februari 2023.

Menurutnya, wacana tersebut bersifat belum final dan perlu dilakukan pembahasan kembali.

" Masih ada rapat pembahasan lanjutan. Namun, kami memperjuangkan nasib honorer, apalagi mereka sudah bekerja bertahun tahun," pungkasnya.

Data yang dihimpun, jumlah tenaga honorer di Kota Tangerang di tahun 2020 yang menjabat pada struktural mencapai 8.329 orang dan lima ribu orang menjabat fungsional.

Sekadar diketahui, wacana penghapusan tenaga honor diatur dalam SE MenPANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aturan penghapusan honorer 2023 itu mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rencana penghapusan tenaga honor sempat mereda setelah Menpan RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada 1 Juli 2022 lalu. Namun, wacana tersebut kembali mencuat begitu Abdulah Azwar Anas dilantik sebagai Menpan RB.