CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Komisi IV DPRD Kota Cilegon memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Cilegon.
Tiga OPD itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Pada kesempatan itu, Komisi IV bersama tiga OPD tersebut membahas minimnya realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga dalam kesempatan tersebut mempertanyakan alasan pemerintah tentang fenomena minimnya realisasi infrastruktur tersebut.
Dikatakan Erik, Komisi IV perlu tahu alasan pemerintah karena anggota DPRD Kota Cilegon kerap ditanyakan oleh masyarakat.
“Setiap reses kami selalu ditanya, bentar lagi mau reses, dan masyarakat pasti akan mempertanyakan hal itu ke kami,” ujar Erik.
Erik menegaskan, jangan sampai persoalan sama berulang setiap tahun dimana realisasi infrastruktur minim dan menumpuk di akhir tahun.
Sementara itu, anggota Komisi IV Baihaki Sulaiman menyinggung soal upaya pemerintah dalam merealisasi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat warisan dari program kepala daerah yang lama.
Ia misalnya menyinggung soal kelanjutan Jalan Lingkar Utara (JLU) serta Pelabuhan Warnasari.
Ia menilai tidak melihat adanya kesinambungan pembangunan pemerintah daerah.
“Ada kesan setiap pergantian pemerintah, kesan kesinambumgan pembangunan tidak nampak, sedangkan kami berharap pembangunan itu berkesinambungan. appeda tolong ingatkan kepala daerah soal itu, bahwa Cilegon punya blue print pembangunan,” papar Baihaki. (*)
Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Aditya
