SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menyebut bahwa warga Provinsi Banten setuju untuk menghilangkan dinasti politik di tanah Jawara ini. Hal itu didapatkan IPRC berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode 3-10 Oktober 2023.
Dalam survei itu, IPRC memintai pendapat tentang dinasti politik kepada 1.200 sampel yang tersebar di 8 Kabupaten dan Kota di Banten.
Hasilnya, 56,7 persen setuju bahwa dinasti politik harus dihilangkan dalam roda pemerintahan di Banten. Hanya 7,9 persen diantaranya yang mengaku tidak setuju untuk menghilangkan dinasti politik, sementara 35,4 persen responden lainnya memilih untuk tidak tau atau tidak jawab.
Elly Nurlia, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta menerangkan, 53,6 persen responden setuju bahwa dinasti politik itu telah berdampak buruk terhadap sistem demokrasi di Banten.
Menurutnya, terdapat beberapa nama dinasti terkenal yang sudah menguasai beberapa daerah di Banten seperti keluarga Atut Chosiyah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak, Keluarga Dimyati Natakusuma di Kabupaten Pandeglang dan Keluarga Aat Syafaat.
“Dalam beberapa pesta demorasi Pilgub Banten kelurga Atut selalu ikut berpartisipasi dan menang, baik itu oleh calon yang diusung atau didukung oleh kelurga ini,” kata Elly saat menjadi pemateri dalam rilis temuan hasil survei IPRC di Kota Serang, Rabu 15 November 2023.
Elly mengatakan, warga Banten pun sudah mengenal dengan dinasti politik disetiap daerahnya, bahkan keluarga Atut sudah terkenal hingga keluar daerah Banten.
“Jika kita ke Lebak pasti kita akan terbayang oh Jayabaya, ke Pandeglang akan terbayang Dimyati, dan ke Provinsi Banten oh ada keluarga Atut,” kata Elly.
Menurutnya, walaupun sudah sadar akan dinasti politik yang membawa dampak buruk bagi sistem demokrasi, namun Elly menilai bahwa warga Banten sendiri cenderung membiarkan.
Ia menyebut bahwa warga Banten sendiri merupakan pemilih yang pragmatis dengan memberikan ruang bagi para tokoh dinasti untuk terus memperkuat akar dinastinya.
“Jadi ini ada kontradiktif dengan politik uang, yang mana berdasarkan hasil survei ini juga menerangkan bahwa warga Banten menilai bahwa politik uang juga merupakan suatu yang wajar. Hal ini tentunya telah membuka ruang lebah bagi para aktor dinasti yang mana mereka mempunyai pasokan logistik yang banyak,” terangnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Bayu Nurrohman yang juga merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Bayu menyebut bahwa generasi Z di Banten sendiri telah menyetui bahwa politik uang merupakan suatu hal yang wajar.
Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian, karena politik uang sendiri merupakan suatu aib bagi demokrasi. Ia pun berharap para Generasi Z dan warga Banten lainnya dapat bersikap bijaksana khususnya dalam memilih calon pemimpin di Pemilu 2024 nanti.
“Tidak sulit untuk menghilangkan dinasti politik, atau politik uang jika masyarakat sadar bahwa kedua hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi daerah, khususnya bagi para generasi Z bahwa dengan adanya dinasti politik ini maka celah bagi generasi Z untuk berkiprasi di politik akan hilang dikarenakan adanya kebijakan dari keluarga tertentu,” pungkasny.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aditya
