SERANG,RADARBANTEN.CO.ID– Realisasi belanja negara di Provinsi Banten tahun 2023 mencapai 98,82 persen dari pagu anggaran. Apabila dinominalkan, belanja negara di Banten mencapai Rp27,15 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten Sugiyarto mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja negara tahun 2022, yang hanya 97,81 persen dari pagu.
“Dari total realisasi belanja negara sebesar Rp27,15 triliun, sebagian besar berasal dari transfer ke daerah, yaitu sebesar Rl17,36 triliun. Sisanya, sebesar Rp9,79 triliun, berasal dari belanja pemerintah pusat,” ujar Sugiyarto melalui press release, Senin 29 Januari 2024.
Dengan demikian, lanjutnya, dapat dikatakan bahwa belanja negara di Banten tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Belanja pemerintah pusat di Banten tahun 2023 terdiri dari empat jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Sugiyarto mengatakan, semua jenis belanja ini mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja barang yang mengalami kontraksi.
Hal ini disebabkan oleh peralihan status Universitas Terbuka dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Akibatnya, belanja barang Universitas Terbuka tidak lagi masuk dalam belanja pemerintah pusat.
Ia memaparkan, transfer ke daerah di Banten tahun 2023 terdiri dari beberapa jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Semua jenis transfer ke daerah ini mengalami pertumbuhan positif, baik dari segi realisasi maupun persentase terhadap pagu.
Kata dia, DAU merupakan jenis transfer ke daerah yang paling besar, yaitu sebesar Rp8,35 triliun, yang terealisasi 100 persen dari pagu.
“Sedangkan DBH merupakan jenis transfer ke daerah yang paling tinggi pertumbuhannya, yaitu sebesar 14,28 persen dari tahun 2022. DAK Non Fisik merupakan jenis transfer ke daerah yang paling besar setelah DAU, yaitu sebesar Rp4,35 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, DAK Fisik merupakan jenis transfer ke daerah yang paling rendah realisasinya, yaitu hanya 93,86 persen dari pagu.
“Insentif Fiskal dan Dana Desa merupakan jenis transfer ke daerah yang paling kecil, tetapi tetap mengalami pertumbuhan positif,” terang Sugiyarto.
Kata dia, belanja negara di wilayah Banten digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa contoh program dan kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas jalan nasional, pendidikan transportasi, peningkatan kualitas perguruan tinggi, akses rumah layak huni.
Lainnya, persiapan pemilu, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain.
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, dan pembangunan di wilayah Banten.
Salah satu proyek strategis nasional yang diselesaikan di Banten tahun 2023 adalah pengaman Pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sepanjang 13,8 kilometer. Proyek ini akan melindungi kawasan wisata dari abrasi dan erosi pantai, serta menjadi spot wisata dan sarana olahraga baru di sekitar KEK Tanjung Lesung.
“Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, ke wilayah Banten. Selain itu, Bendungan Karian juga merupakan proyek strategis nasional lainnya yang diselesaikan tahun 2023 dan diresmikan awal tahun 2024,” tuturnya.
Kata dia, Bendungan Karian akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan sebagian kecil di Jawa Barat, terutama untuk irigasi dan air baku. (*)
Reporter: Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
