LEBAK, RADARBANTEN.C O.ID – Bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dialokasikan untuk bulan Januari 2024 sempat menumpuk di beberapa kantor desa di Kabupaten Lebak.
Beras tersebut sempat menumpuk di Kantor Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Cempaka, Kecamatan Cirinten, pada 5 Februari 2024 lalu. Seharusnya, beras tersebut sudah disalurkan kepada ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Terkait dengan kondisi tersebut, Kepala Desa Harjawana, Juanda, mengaku belum bisa menyalurkan bantuan beras tersebut ke masyarakat lantaran pihak desa belum mengetahui bagaimana pola penyalurannya.
“Jujur, kita bingung ini bagaimana teknisnya, apakah pakai barcode? Tapi sampai sekarang belum datang, sementara warga sudah mulai menanyakan,” kata Juanda, Senin, 12 Februari 2024.
Disebutkan Juanda, jika semakin lama beras berada di kantor desa karena belum disalurkan, Pemerintah Desa juga harus mengeluarkan biaya untuk menjaga beras tersebut.
“Kalau lama-lama kan lumayan juga biayanya. Kami minta segera lah kasih kejelasan soal ini,” ucapnya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Desa Cempaka, Sam’un. Walaupun sudah hampir sepekan beras CBP itu datang di kantor desa, namun masih menumpuk dan belum bisa disalurkan ke masyarakat.
“Alhamdulillah beras memang sudah ada, tapi kepala desa dan perangkat desa belum diberikan informasi jelas. Apa ini untuk satu atau dua pagu. Beras masih menumpuk karena belum jelas data penerimanya, jadi enggak ada yang bisa membagikan,” katanya.
“Dan mau tidak mau saya menugaskan Linmas untuk berjaga setiap malam, karena kalau hilang kami juga yang repot,” sambung Sam’un
Terkait permasalahan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Nana Sunjana, mengaku sudah berkoordinasi dengan Bulog dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) terkait bantuan pangan CBP yang menumpuk di kantor desa dan belum disalurkan ke masyarakat.
“Iya, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan PT YAT selaku pihak transporter terkait hal itu,” ujar Nana.
Menurut Nana, dari informasi yang diterimanya bahwa ada data penerima yang belum lengkap Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya.
“Biasanya beras yang sudah dikirim ke titik bagi (kantor desa) besoknya langsung dibagi sesuai by name by address data penerima yang dikirim pusat. Tapi ternyata sampai sekarang belum dibagikan. Alasannya begitu,” terang Nana.
Nana juga mengaku sudah meminta kepada PT YAT untuk segera menyalurkan beras ke masyarakat sesuai nama dan alamat yang tertera.
“Tapi kemarin ada surat dari Bapanas bahwa penyaluran beras ditunda dari tanggal 8-14 Februari karena masuk ke masa tenang Pemilu. Jadi akan disalurkan pada tanggal 15 Februari,” pungkas Nana. (*)
Editor: Agus Priwandono
