TANGERANG SELATAN, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, melantik 43 pejabat tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Kementerian LH, di Puspiptek Serpong, Kota Tangerang Selatan, Senin, 13 Januari 2025.
Mereka dilantik untuk selanjutnya diutus dalam mempercepat penanganan berbagai permasalahan isu lingkungan hidup yang semakin kompleks.
Dalam pidatonya, Hanif meminta kepada puluhan pejabat itu untuk bersinergi dengan semua pihak untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin dinamis.
Permasalahan seperti pengelolaan sampah plastik, pencemaran sungai, dan penurunan muka tanah di pesisir menjadi prioritas yang harus segera ditangani.
“Kita menghadapi dinamika luar biasa. Sampah plastik, konflik sampah antar daerah, hingga pencemaran sungai harus ditangani secara kolaboratif,” ujar Hanif.
Hanif juga menyoroti masalah penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, termasuk Jakarta, akibat eksploitasi air tanah yang masif.
Menurut data, permukaan tanah di wilayah ini turun hingga 10 sentimeter per tahun. Selain itu, kenaikan permukaan air laut turut memperburuk situasi.
“Langkah strategis harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi hidrologis air, termasuk pengelolaan sungai seperti Ciliwung dan Citarum agar mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup telah menjatuhkan sanksi administratif kepada delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten yang lalai dalam pengelolaan sampah.
Sebanyak 306 tempat pembuangan sampah di seluruh Indonesia juga akan dihentikan operasinya karena melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Pengelolaan sampah di hulu harus diperkuat untuk mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir. Teknologi terbaik saat ini adalah pilah sampah yang harus diterapkan di semua wilayah,” tegasnya.
Editor: Agus Priwandono
