CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) untuk dibentuk kembali.

Sebelumnya, DKP ditiadakan pada masa kepemimpinan Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

Bidang Perikanan berada di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Cilegon dianggap kurang efektif memfasilitasi kebutuhan nelayan Cilegon.

“Tuntutan hari ini yaitu mengembalikan Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah pernah ada di Kota Cilegon. Jadi bukan yang baru ya, tapi memang awalnya sudah ada,” kata Ketua HNSI Cilegon, Rufaji Zahuri, saat hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Kamis, 31 Januari 2025, di ruang rapat DPRD Kota Cilegon.

Rufaji juga menyampaikan bahwa dengan tidak adanya dinas yang menaungi para nelayan di Kota Cilegon, bantuan dari pemerintah tidak akan bisa disalurkan.

“Itu sangat urgensi, karena kan di situ ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang memang bisa langsung dinikmati oleh nelayan. Sekarang kalau misalnya pemerintah ada, dari pusat ada bantuan kapal, ada bantuan para nelayan atau alat tangkap nelayan yang lebih canggih, ” ucapnya.

Rufaji berharap, dengan pelaksanaan hearing bersama DPRD Kota Cilegon, aspirasi HNSI dapat langsung disampaikan kepada Walikota yang baru dan direalisasikan.

Editor: Agus Priwandono