CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Banten serta Pemkot Cilegon, ternyata tak sepenuhnya disambut positif. Sejumlah pegiat literasi mempertanyakan pendekatan program ini yang dinilai terlalu tergesa.
Ade Maftuhi, seorang aktivis pendidikan sekaligus pendiri Yayasan Rumah Pintar Kreasi (YRPK), menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, daripada membangun sekolah baru, pemerintah sebaiknya memperkuat komunitas pendidikan yang sudah ada dan terbukti aktif secara swadaya.
“Setiap ide yang positif tentu saya dukung. Tapi, alangkah baiknya jika yang sudah ada diperkuat, bukan malah bikin baru lalu mati di tengah jalan,” ujarnya saat diwawancarai lewat sambungan telepon, Jumat, 11 April 2025.
Menurut Ade, di Kota Cilegon sudah banyak komunitas literasi serta sekolah negeri dan swasta yang berkembang dengan basis masyarakat. Ia khawatir, kehadiran Sekolah Rakyat justru membuat potensi yang sudah ada terlupakan.
“Kenapa yang sudah ada tidak dibangun? Komunitas, sekolah itu seharusnya dirangkul. Kalau terus mulai dari nol, kapan majunya?” tambahnya.
Lebih jauh, Ade menegaskan pentingnya pelibatan komunitas dan pegiat pendidikan dalam setiap kebijakan pendidikan. Ia berharap arah pembangunan pendidikan tidak sekadar menjadi proyek formalitas.
“Libatkan kami, komunikasikan. Supaya arah pembangunan pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program nasional dengan konsep boarding school. Artinya, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan tinggal dan belajar secara penuh tanpa biaya.
“Sekolah ini berkonsep boarding school. Anak-anak tinggal dan belajar secara penuh tanpa biaya. Semua ditanggung negara,” ujar Robinsar usai menghadiri kegiatan Makan Bergizi Gratis di SDN Sukmajaya 1, Kamis, 10 April 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot Cilegon saat ini tengah mencari lahan seluas enam hektare untuk pembangunan sekolah tersebut. Salah satu opsinya adalah lahan milik tokoh masyarakat, Nusran Wahid, di wilayah Ciwandan.
“Kami tetap mengedepankan kebermanfaatan dan keberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah agar anak-anak tidak mampu bisa mengakses pendidikan secara layak,” tandasnya.
Editor: Merwanda
