PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID–Tiga Menteri Republik Indonesia mengunjungi Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, untuk mengadakan Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan mencanangkan Desa Ekspor Provinsi Banten.

Ketiga menteri yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Zulhas juga membuka Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di lokasi yang sama. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Pandeglang, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, tiga menteri Republik Indonesia menyempatkan diri mengunjungi lokasi budidaya ikan hias koki di Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

Budidaya ikan koki tersebut diketahui telah berhasil menembus pasar ekspor internasional, menjadi salah satu potensi unggulan daerah dalam mendorong ekonomi lokal.

Zulhas mengungkapkan bahwa anggaran untuk desa akan diperbesar, terutama di wilayah pedesaan. Ia menyebut setiap desa nantinya akan mendapatkan alokasi hingga Rp5 miliar. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan digulirkan.

“Baru pertama dalam sejarah, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, mudah-mudahan desa dengan semua kebijakan ini bisa lebih cepat berkembang dan maju,” ungkapnya, Kamis 8 Mei 2025.

Menurutnya, total anggaran yang akan beredar di masyarakat, khususnya di pedesaan, diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun.

“Ini kesempatan besar bagi masyarakat desa untuk tumbuh lebih kuat dan mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Zulhas, Kopdes ini akan menjadi ekosistem ekonomi di pedesaan, di mana seluruh kegiatan ekonomi akan dibangun dan dikelola melalui koperasi tersebut.

“Kopdes ini akan menjadi ekosistem ekonomi desa. Seluruh kegiatan pedesaan akan dibangun melalui Kopdes,” katanya.

Zulhas menyoroti bahwa selama 29 tahun terakhir, desa-desa di Indonesia banyak tertinggal dan kurang memiliki daya saing kecuali saat momentum politik seperti pemilu.

“Oleh karena itu, desa harus makmur, sehat, dan cerdas. Itu hanya bisa tercapai jika sistem ekonominya dibangun dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo ingin membangun fondasi baru agar Indonesia menjadi negara maju, dan itu tidak mungkin tercapai jika desa-desa tidak berkembang.

“Presiden Prabowo ingin meletakkan dasar agar Indonesia menjadi negara maju. Tidak mungkin maju kalau desanya tidak maju,” ucap Zulhas.

Zulhas juga menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih bukan sekadar bagi-bagi uang, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki struktur ekonomi desa.

“Justru kita ingin memangkas rentenir, memangkas middleman, tengkulak, dan rantai pasok yang panjang. Maka, dibentuklah Kopdes. Ini pertama kali dalam sejarah, desa mendapatkan anggaran besar langsung dari perbankan, sekitar Rp400 triliun akan masuk ke desa untuk program Kopdes,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih harus berjalan sukses dan tidak boleh gagal. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh main-main dan akan diawasi secara ketat.

“Koperasi Merah Putih ini harus sukses, tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh main-main apalagi jadi tempat nakal, akan diawasi ketat. Dulu, koperasi simpan pinjam seringkali cuma minjam saja, simpan tidak, akhirnya bangkrut. Itu yang disebut KUD (Ketua Untung Duluan), enam bulan tutup. Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Zulhas menuturkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi harus menjadi soko guru ekonomi rakyat. Dikatakannya bahwa Koperasi Merah Putih ini merupakan milik warga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa khusus (Musdesus).

“Kopdes ini dibentuk oleh pemerintah desa, tapi dimiliki oleh warga desa. Seluruh aktivitas ekonomi desa bisa bergabung dengan Kopdes. Disediakan plafon, bukan uang tunai yang langsung diberikan begitu saja,” ujarnya.

Zulhas menambahkan, proses pendirian Kopdes akan dilakukan melalui Musdesus, dilanjutkan dengan pendaftaran ke notaris, dan langsung didaftarkan ke Menteri Koperasi dan UKM.

“Dalam seminggu proses selesai. Nanti akan disiapkan plafon Rp5 miliar bagi yang lengkap persyaratannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Kopdes Merah Putih juga mengelola berbagai unit usaha strategis di desa.

“Pertama, warung sembako, klinik desa, unit usaha desa, dan Kopdes juga akan diupayakan menjadi agen LPG. Penyaluran bantuan pemerintah ke desa juga akan ditangani langsung oleh Kopdes,” terangnya.

Sementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa desa dapat menggunakan dana desa sebesar Rp2,5 juta untuk biaya notaris dalam pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes). Dana tersebut dapat diambil dari alokasi 3 persen dana desa yang sudah ditetapkan.

“Uang senilai Rp2,5 juta untuk notaris bisa diambil dari dana desa, khususnya dari alokasi 3 persen itu. Ini bisa digunakan bagi desa-desa yang tidak mendapatkan bantuan lain. Kalau di Banten kan dari Gubernur tidak boleh lagi, begitu juga di Jawa Tengah dari CSR Provinsi tidak diizinkan,” kata Yandri.

Yandri menjelaskan, bagi desa yang tidak memiliki biaya notaris, pemerintah sudah menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk keperluan tersebut.

“Sudah kita buat surat edarannya, jadi boleh pakai Rp2,5 juta dari dana desa,” tutupnya.

Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi