Oleh: Hendra Wirawan
Jauh di pedalaman Banten, hiduplah komunitas adat yang menjaga keheningan di tengah hiruk pikuk dunia modern. Mereka adalah masyarakat adat Baduy yang memegang teguh tradisi dan menolak masuknya sebagian teknologi modern untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Komunitas adat ini dibagi menjadi Baduy Luar yang lebih terbuka dan menerima Sebagian teknologi serta Baduy Dalam yang memegang teguh ajaran pikukuh karuhun (Alvernia dkk,2022). Sebuah falsafah hidup yang menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Ajaran ini merupakan simbol harmoni sosial-ekologi yang semakin langka di tengah arus globalisasi yang serba cepat dan materialistis.
Penelitian Permana (2025) menunjukkan, masyarakat adat Baduy Dalam konsisten mempraktikkan norma, spiritualitas, dan pelestarian alam yang diwariskan leluhur. Ketika dunia sibuk membicarakan kecerdasan buatan, transformasi hijau, dan pertumbuhan ekonomi, mereka memilih jalan sunyi: meruwat pitutur leluhur dengan keteguhan yang sulit ditemui di era modern. Prinsip itu bukan sebatas wacana, melainkan napas hidup yang mereka jalani setiap hari. Keberanian mereka untuk menolak arus besar globalisasi menjadikan Baduy Dalam sebagai cermin kecil dari perlawanan terhadap gaya hidup eksploitatif. Berbeda dengan masyarakat adat Baduy Luar yang lebih boleh berinteraksi dengan dunia luar, masyarakat adat Baduy Dalam memilih untuk mempertahankan gaya hidup tradisional.
Namun, hal tersebut menimbulkan persoalan lain salah satunya adalah penolakan terhadap kepemilikan kartu identitas (KTP). Tanpa disadari, sikap ini membuat mereka terhalang mengakses layanan dasar pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Di sinilah paradoks muncul: perlindungan tradisi bisa berbalik menjadi penghalang kesejahteraan. Pertanyaan kritis pun mengemuka: bagaimana negara bisa menghormati adat tanpa mengorbankan hak dasar warganya.
Resistensi Kultural
Bagai memakan buah simalakama, warga Baduy Dalam yang jumlahnya 1.574 jiwa dihadapkan pada dua tekanan sekaligus. Pada satu sisi, mereka seolah dituntut untuk membuka diri terhadap perubahan zaman. Pada sisi lain, mereka secara kultural memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dua tekanan ini saling beradu kuat, menempatkan mereka pada persimpangan arah: tetap mempertahankan kearifan lokal namun harus siap dianggap terbelakang, atau menggadaikan identitas budaya demi mengikuti perkembangan zaman.
Pemerintah telah berupaya mendorong ekowisata adat demi menggerakkan ekonomi lokal. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan resistensi karena dianggap bertentangan dengan aturan adat (Soraya dkk, 2024). Resistensi itu bukanlah penolakan semata, melainkan perlawanan kultural: sebuah simbol penegasan bahwa kesejahteraan tidak selalu identik dengan modernisasi. Perlawanan semacam ini juga terjadi di berbagai komunitas adat di dunia, mulai dari Indian di Amerika hingga Maori di Selandia Baru. Pola yang muncul serupa: komunitas adat menolak modernisasi yang meminggirkan nilai budaya mereka.
Dari perspektif sosiologi, resistensi tidak selalu destruktif, tetapi juga bisa konstruktif. Praptika dkk (2024) menyebut masyarakat Baduy memiliki ketahanan psikologis dalam menghadapi ancaman eksternal. Penolakan mereka atas intervensi modernisasi sesungguhnya adalah pesan: bahwa kesejahteraan dapat terwujud melalui interaksi sosial-ekologis, bukan semata-mata lewat teknologi dan industrialisasi. Justru di era krisis iklim, cara hidup sederhana dan selaras alam menjadi kritik paling relevan terhadap pembangunan yang rakus sumber daya. Sebagian orang mungkin menilai gaya hidup Baduy Dalam sebagai penolakan terhadap masa depan. Namun, sesungguhnya mereka sedang mengajarkan bahwa masa depan bisa dirawat dengan prinsip leluhur. Mereka tidak menolak kehidupan yang lebih baik, tetapi menolak modernisasi yang merusak sendi budaya. Tantangan terbesar adalah bagaimana menghadirkan modernisasi yang ramah budaya, bukan memaksakan integrasi sepihak yang membuat identitas mereka luntur.
Pendekatan Bottom-Up
Dalam melakukan rekayasa sosial di Baduy Dalam, pendekatan bottom-up lebih tepat dibanding top-down. Solusi harus lahir dari bawah, bukan sekadar intervensi dari atas. Jika pendekatan top-down dipaksakan, besar kemungkinan akan melahirkan resistensi, bahkan konflik simbolik.
Ada tiga langkah yang dapat diterapkan. Pertama, layanan kesehatan sebaiknya dihadirkan melalui kerja sama dengan Puun (pemimpin adat), agar selaras dengan tata nilai Baduy. Menjadi penting karena di dalam komunitas masyarakat adat Baduy Dalam pernah ada yang terindikasi menderita penyakit TBC, banyaknya korban gigitan ular tanah dan lainnya. Dengan demikian, kesehatan tidak dipersepsikan sebagai intervensi asing, melainkan bagian dari kepedulian bersama. Kedua, pendidikan nonformal berbasis kearifan lokal. Jermias dkk (2024) menekankan bahwa pendidikan semacam ini dapat melahirkan agen budaya sekaligus pelestari adat. Pendidikan tidak hanya soal literasi baca tulis, melainkan juga transfer nilai agar anak muda Baduy mampu berdialog dengan dunia tanpa kehilangan akar budaya. Ketiga, pemasaran produk Baduy dengan bantuan pihak ketiga yang dipercaya masyarakat. Contoh keberhasilan sudah terlihat melalui proyek “Roots of Baduy” (Kompas, 26/8/2025) yang memasarkan madu, kain tenun, dan tas lewat e-commerce. Proyek ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat bantu, bukan ancaman, asalkan digunakan sesuai kesepakatan adat.
Pendekatan semacam ini memungkinkan Baduy Dalam berkembang tanpa tercerabut dari identitasnya. Lebih jauh, menjaga Baduy bukan sekadar melestarikan eksotisme wisata budaya, melainkan juga mengingatkan dunia bahwa ada cara lain untuk hidup: pelan, bersahaja, tetapi bermartabat.
Dialog dan Pendampingan
Negara sejatinya telah berusaha hadir dengan cara yang lebih bersahabat. Pada 26 September 2025, Kapolda Banten bersama Gubernur, Ketua DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus, melakukan kunjungan ke komunitas Baduy Luar dan Baduy Dalam. Perjalanan ke Baduy Dalam diawali dengan kegiatan bhakti kesehatan yang diikuti oleh 234 warga serta penyalurah 250 paket bantuan sosial. Selama di Baduy Dalam telah pula terjalin komunikasi dan penyampaian masalah dari masyarakat adat baduy dalam dengan Forkopimda.
Lebih penting dari sekadar bantuan, kehadiran Forkopimda bersama aliansi mahasiswa Cipayung Plus menjadi simbol dialog lintas elemen: negara, masyarakat adat, dan generasi muda. Kehadiran ini bukan untuk memaksa, melainkan mendampingi. Menyerap aspirasi dan mencari solusi, demi kesejahteraan masyarakat adat baduy dalam. Dialog semacam ini menjadi kunci agar Baduy tidak ditarik paksa ke arus modernisasi, tetapi juga tidak ditinggalkan dari hak-hak dasar mereka. Dengan pola pendampingan, negara dapat hadir sebagai mitra, bukan penguasa. ***
