SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2026 agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Banten, Ratu Amalia Hayani, yang menekankan pentingnya pengawasan ketat agar setiap rupiah dalam anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
RelatedPosts
Menurut Amalia, APBD bukan sekadar daftar angka yang tertulis dalam dokumen resmi, tetapi merupakan program nyata yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Anggaran itu bukan sekadar angka-angka. Ini program yang harus dirasakan masyarakat, terutama manfaatnya bagi kesejahteraan dan pelayanan publik,” ujar Amalia, Kamis 20 November 2025.
Ratu Amalia menyoroti salah satu program unggulan Pemprov Banten, yaitu Program Pendidikan Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh. Program tersebut disebutnya sudah berjalan, namun kini perlu diperkuat dari sisi pengawasan agar pelaksanaannya optimal.
“Program pendidikan gratis sudah berjalan. Sekarang tinggal pengawasan. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara penuh,” tegas Amalia.
Amalia memastikan bahwa RAPBD 2026 tidak mengurangi alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Justru, penyesuaian anggaran dilakukan untuk memperkuat sektor UMKM dan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Tidak ada pengurangan untuk pendidikan, kesehatan, atau sosial. Penguatan justru untuk UMKM agar kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk produktif.
Editor: Mastur Huda
