PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang mengaku kesulitan menangani ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) karena minimnya dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kepala DPKPP Pandeglang, Roni mengungkapkan, anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tak berubah selama tujuh tahun, sementara harga material terus naik.
“Penerima hanya dapat Rp20 juta: Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah. Nilai itu sudah tidak sesuai kebutuhan rumah layak huni,” ungkapnya, Sabtu 29 November 2025.
DPKPP mencatat ada 68 ribu RTLH di Pandeglang. Dari jumlah itu, baru 28 ribu yang diperbaiki. Masih tersisa sekitar 40 ribu unit menunggu bantuan.
“Setiap tahun hanya puluhan unit, jauh dari kebutuhan,” tegasnya.
Tahun 2025, DPKPP mengalokasikan bantuan APBD untuk 36 unit, terdiri atas 35 unit reguler dan 1 unit melalui TMMD. Semuanya sudah rampung dengan dukungan tenaga TNI.
Bantuan tersebar di 17 kecamatan. Verifikasi penerima dipertegas karena BSPS hanya bersifat stimulan.
“Kalau swadaya lemah, rumah tidak selesai,” katanya.
DPKPP mewajibkan standar hunian sehat, termasuk septic tank dan sanitasi. Namun cuaca ekstrem dan akses jalan buruk sering menghambat distribusi material.
“Musim hujan bikin proyek tersendat,” tambah Roni.
Meski terbatas, manfaat BSPS disebut langsung dirasakan warga.
“Hunian layak berdampak pada karakter keluarga dan kesehatan. Tidak ada lagi yang buang air sembarangan,” ucapnya.
DPKPP kini memperbarui data RTLH untuk mendukung program nasional percepatan pembangunan 3 juta rumah dan mendorong penyesuaian anggaran BSPS yang sudah tujuh tahun tidak naik.
Ia menyebut tantangan di kabupaten lebih berat karena wilayah luas dan harga material berbeda-beda tiap kecamatan.
“Pandeglang ini 35 kecamatan, biayanya tidak sama. Harus ada perhatian khusus,” tutupnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
