KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Survei Awal Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) menuju Ruang Bersama Indonesia (RBI) Tahun 2025 di Desa Cibetok dan Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kamis, 22 Januari 2026.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pemetaan kondisi desa sebagai dasar perencanaan program pembangunan yang berperspektif gender serta berpihak pada perempuan dan anak.
Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, mengatakan bahwa DRPPA merupakan pendekatan pembangunan desa yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan menciptakan desa yang aman, adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Di tahap awal, DRPPA dibangun melalui 10 indikator utama, mulai dari pengorganisasian perempuan dan anak, ketersediaan data desa terpilah, hingga pencegahan kekerasan serta perkawinan pada anak,” ujar Prima.
Ia menjelaskan, seiring penguatan kebijakan dan integrasi layanan di tingkat desa, pendekatan DRPPA kini diperkuat melalui konsep Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Melalui konsep tersebut, indikator pemenuhan layanan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan serta anak berkembang menjadi 15 indikator. Indikator tersebut mencakup aspek pengorganisasian, data gender dan anak, regulasi desa, pembiayaan dan aset desa, keterlibatan perempuan dan anak dalam pembangunan, hingga pemenuhan hak anak.
“Selain itu, terdapat pula penguatan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa,” ungkapnya.
Prima berharap kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi Kecamatan Gunung Kaler dalam mempersiapkan diri sebagai lokus DRPPA, sekaligus membangun komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak.
“Sinergi, partisipasi aktif masyarakat, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan DRPPA menuju RBI,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, mengungkapkan bahwa DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mewujudkan desa yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
“DRPPA bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan,” ujar Asep.
Ia menambahkan, program DRPPA menuju RBI merupakan bentuk penguatan lanjutan yang bertujuan menyediakan ruang kolaboratif dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Di Kabupaten Tangerang, penguatan program ini diarahkan untuk mempercepat replikasi, meningkatkan sinergi dan kolaborasi, menciptakan ruang aman dan inklusif, memperkuat fungsi layanan, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, serta membangun karakter anak,” tambahnya.*
Editor : Krisna WIdi Aria
