SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Persoalan banjir yang mengepung wilayah perkotaan di Provinsi Banten memicu kritik pedas dari kalangan parlemen.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois, menyoroti minimnya komitmen anggaran penanganan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten yang dinilai tidak sebanding dengan skala masalah di lapangan.
Juheni mengungkapkan keprihatinannya lantaran alokasi anggaran Sumber Daya Air (SDA) untuk penanganan banjir hanya menyerap sekitar 10 persen dari total pagu anggaran Dinas PUPR.
Padahal, banjir telah menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada ribuan warga, terutama di Ibu Kota Provinsi.
“Banjir ini sudah jadi masalah yang sangat krusial, khususnya di wilayah perkotaan. Kami mendorong agar anggaran penanganan banjir ditingkatkan,” tegas Juheni di DPRD Banten, Selasa 3 Februari 2026.
Kritik ini mencuat menyusul peristiwa banjir besar yang baru-baru ini merendam ribuan rumah warga di Kota Serang.
Mirisnya, status Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten tidak meluputkannya dari kepungan air yang melumpuhkan aktivitas warga.
Selain mendesak kenaikan anggaran, Juheni juga menuntut adanya evaluasi total terhadap sistem drainase perkotaan.
Berdasarkan temuan di lapangan, banyak titik banjir yang dipicu oleh ketidakefektifan saluran drainase dalam menampung dan mengalirkan debit air.
“Banyak drainase yang tidak efektif menampung air, sehingga air tumpah ke jalan. Perlu ada evaluasi total agar sistem drainase kita benar-benar berfungsi,” tegasnya.
Diakhir, dirinya juga mendorong adanya sinergi antara Pemprov Banten, Pemkot Serang dan pihak Balai dalam penanganan banjir di Banten ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
