SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten memberikan sorotan khusus terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten.
Dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2023, DPRD Banten memberikan catatan terhadap upaya penanganan pengangguran dan kemiskinan di Banten.
Upaya penangangan kemiskinan di Provinsi Banten di tahun 2023 secara statistik belum secara signifikan berdampak terlihat pada target program TA 2023 semestinya di angka 6.10 dan hanya bisa terealisasi di angka 6.17.
Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa fokus dan program berdampak pada penanganan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan perlu menjadi
perhatian serius di tahun ini dan berikutnya.
“Sebelum masa Covid-19 angka kemiskinan di Provinsi Banten berada di angka kisaran 5% bahkan di September 2019 berada diangka 4.94,” tulis laporan pansus.
Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, pengangguran maupun kemiskinan tidak terlepas dari kualitas pendidikan. Katanya, keduanya dapat ditanggani jika pendidikan di Provinsi Banten ini dapat ditingkatkan sebagai pelayanan dasar kepada mayarakat.
“Pendidikan tentunya menjadi faktor utama dalam penguatan ekonomi di Banten, untuk itu
kami berharap di Provinsi Banten ini tidak ada lagi yang namanya masyarakat tidak melanjutkan sekolah dan,” ujarnya kepada Radar Banten, Selasa 7 Mei 2024.
Fahmi mengatakan, dalam mengatasi persoalan ini maka Pemprov Banten harus dapat memberikan ruang pendidikan yang baik kepada para generasi muda, bukan hanya siap kerja. Namun juga generasi yang siap membuka usaha.
Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan yang dapat dilakukan Pemprov Banten dengan berbagai program diantaranya dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
“Dengan begitu maka akan ada proses mengurangi pengangguran, bahwasanya bagaimana masyarakat provinsi Banten terus dilakukan pemberdayaan terhadap proses keterampilan yang bisa mewujudkan peluang kerja sendiri, membangun usaha sendiri sehingga dapat mengurangi pengangguran,” katanya.
Politisi Golkar ini juga mendorong Pemprov Banten untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi investasi padat karya yang dapat menyerap banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, Banten sendiri merupakan daerah yang kaya akan potensinya, hal tersebut dapat dimaksimalkan guna menekan angka penangguran dan kemiskinan di Banten.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat saling berkolabirasi dengan menghilangkan ego sektoral dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran ini. Upaya penangangan
kemiskinan ini disenergikan dengan upaya baik dalam disisi pembangunan manusia,
pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan pemerataan program
pembangunan.
“ Saya kira Pemprov Banten untuk mengurangi pengangguran ini perlu adanya konsolidasi bersama, dari 12 juta penduduk provinsi Banten ini perlu adanya konsultasi bersama baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun juga pelaku usaha kita harus bersama-sama melakukan proses kebersamaan,” imbuh Fahmi. (*)
Editor: Agus Priwandono
