SERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan melaporkan masih banyaknya masyarakat Banten yang belum memiliki KTP elektronik kepada Mendagri Tjahyo Kumolo hari ini di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang.

Kepada Mendagri, Nata menjelaskan, persoalan KTP elektronik menjadi salah satu penghambat proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten 2017. “Perlu kami laporkan, satu kendala di proses penyelenggaraan pilkada, berdasarkan rekapitulasi, dari 7,8 juta penduduk yang memiliki hak suara, masih 817 ribu pemilih yang belum nemiliki KTP elektronik,” ujar Nata saat menyampaikan sambutan, Jumat (18/11).

Nata melanjutkan, Pemprov Banten sudah mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan melakukan pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota membahas dan mencari solusi masalah tersebut.

Terkait tindak lanjut penyelenggaraan pilkada, kepada Mendagri, Nata mengaku telah melakukan rapat koordinasi, untuk menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas masyarakat selama proses pemilihan gubernur. Selain itu, pihaknya pun telah melakukan diskusi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) dan penyelenggara pemilu.

Selain melaporkan persoalan KTP elektronik, Nata melaporkan sejumlah hal yang telah dilakukannya selama menjadi Plt Gubernur Banten, termasuk aksi demo buruh yang berlangsung kemarin hingga malam hari tersebut. “Terkait unjuk rasa, telah disepakati, penetapan rekomendasi akan dibahas terlebih dahulu di Pemprov Banten dan akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat,” ujarnya. (Bayu)