SERANG – KPU Kota Serang mengenalkan empat aturan baru pada tahap pencoblosan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ini. Penerapan pokoknya, setiap warga diwajibkan untuk membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan (suket) guna diperlihatkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) sebelum memasuki bilik suara.
Demikian dikatakan Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM kepada sejumlah wartawan di sela berlangsungnya simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang di Alun-alun Kota Serang, Senin (14/5). “Ini tentunya berbeda dengan pilkada sebelumnya. Tentang kewajiban membawa KTP atau suket. Kedua, kewajiban pemilih untuk menuliskan namanya sendiri di dalam absen. Ketiga, pada tata cara penulisan teli. Keempat, kewajiban KPPS kita untuk mengirimkan formulir ATB-KWK (pemilih yang menggunakan KTP) di satu jam terakhir sebelum pemungutan suara tutup,” katanya.
Simulasi yang sedang berlangsung ini, sambung Fierly, untuk melihat sejauh mana tingkat kesuksesan penerapan norma-norma baru itu. “Yang jelas, simulasi ini tidak dalam simulasi keamanan, atau bangunan TPS. Ini hanya untuk melihat bagaimana pemilih dan KPPS itu beradaptasi pada norma baru Pilkada 2018,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin menambahkan, tujuan simulasi ini juga untuk melihat kesiapan dan pemahaman anggota KPPS terkait tata cara pencoblosan dan penghitungan. “Dari simulasi ini bila ada kesalahan maka bisa menjadi evaluasi perbaikan ketika saat pelaksanaan pada 27 Juni nanti,” katanya.
Heri berharap, simulasi yang menggunakan 250 surat suara itu tidak ada yang dinyatakan rusak atau yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Ia memaparkan, ada tiga penyebab surat suara dinyatakan tidak sah. Pertama, surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS. Kedua, surat suara tercoblos di dua kolom yang berbeda. Ketiga, ada coretan tangan di surat suara. “Pemilih hanya boleh nyoblos bila ia membawa KTP elektronik atau surat keterangan meski namanya sudah ada dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebaliknya, pemilih yang meski namanya tidak ada dalam DPT namun membawa KTP elektronik atau surat keterangan tetap bisa nyoblos,” tuturnya.
Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengaku ada beberapa kesengajaan yang dibuat keliru pada saat simulasi tersebut. Itu dilakukan untuk menguji sejauh mana kesiapsiagaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada saatnya nanti.
Rudi mengungkapkan, kecurangan di TPS rawan terjadi saat jam makan siang sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat itu penyelenggaran pemilu tingkat paling bawah dan saksi dari tiga pasangan calon sudah mulai lelah dan lapar. Karena itu, konsentrasi sudah mulai menurun karena pada saat yang sama juga masuk waktu salat. “Maka, kami mengarahkan TPS tidak boleh kosong. Agar TPS tidak kosong maka para anggota KPPS, pengawas, dan saksi harus makan di TPS. Sementara untuk salat karena tidak mungkin dilakukan di dalam TPS bisa dilakukan secara bergantian,” ucapnya. (Riko Budi S/RBG)
