SERANG – Harapan penuntut umum Kejari Serang untuk memperberat hukuman Rusdi Firdaus (41) kandas. Soalnya, vonis terdakwa money politics Pilkada Kota Serang itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Banten.
“Permohonan banding JPU diterima, tetapi putusannya menguatkan (putusan-red) Pengadilan Negeri (PN) Serang,” kata Panmud Pidana PN Serang Feri Ardiansyah, Senin (30/7).
Upaya banding resmi diajukan penuntut umum ke PT Banten pada Selasa (17/7). Langkah banding itu diambil lantaran vonis majelis hakim PN Serang berbeda dari tuntutan penuntut umum. Rusdi Firdaus divonis 18 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.
Sementara, penuntut umum meminta lelaki asal Kampung Perumasan Baru, Kelurahan Panggungjati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, itu dijatuhi hukuman selama tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan. “Perkara diputus tanggal 19 Juli 2018. Pemberitahuan kepada para pihak disampaikan pada tanggal 24 Juli 2018,” kata Feri Ardiansyah.
Hasil pemeriksaan majelis hakim PT Banten, buruh serabutan itu terbukti telah memberikan uang kepada warga agar mencoblos paslon nomor urut tiga Syafrudin-Subadri Usuludin. Uang sebesar Rp220 ribu itu diberikan oleh Rusdi Firdaus kepada Heri pada Selasa (26/6) malam.
Heri diminta membagikan uang kepada warga masing-masing sebesar Rp20 ribu. Selain mendatangi Heri, Rusdi juga mendatangi kediaman Manah. Rusdi memberikan uang Rp80 ribu dalam pecahan Rp20 ribu kepada warga Kampung Buah Gede, Kelurahan Karanganyar itu.
Oleh karena itu, majelis hakim yang diketuai Mega Buana menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 87 huruf a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, saya kurang tahu persis,” ucap Feri Ardiansyah.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Serang Ardi Wibowo mengakui telah menerima pemberitahuan vonis tersebut. “Sudah. Betul (vonis-red) menguatkan. Kami sudah lakukan upaya banding, tetapi putusan ada di majelis hakim,” kata Ardi.
Atas vonis banding tersebut, Ardi mengakui, penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. “Sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena tindak pidana pemilu atau pilkada, tidak dikenal upaya kasasi,” jelas Ardi.
Dikatakan Ardi, eksekusi hukuman terhadap terdakwa segera dilaksanakan setelah penuntut umum rampung menyusun persyaratan yang dibutuhkan. “Kita segera laksanakan,” ujar Ardi.
Sementara nasib dua terdakwa politik uang lainnya, Kasman dan Supriyadi, masih menunggu vonis PT Banten. Dua terdakwa yang divonis 18 bulan penjara itu juga masih dalam proses upaya banding oleh penuntut umum. (Merwanda/RBG)
