SERANG – Penyidikan kasus dugaan pertambangan ilegal di Puloampel, Kabupaten Serang, menemukan babak baru. Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Banten menetapkan BS sebagai tersangka kasus tersebut.
BS diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten.
“Sudah ditetapkan, tersangkanya berinisial BS. Dia melakukan aktivitas pertambangan di area perusahaan milik orang lain tanpa izin,” ujar Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra dikonfirmasi Radar Banten, Minggu (27/10).
BS disangka melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dia terancam pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp10 miliar.
“Kami sangkakan melanggar Undang-Undang Pertambangan Minerba (Pasal 158-red),” kata Dadang.
BS ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara internal penyidik pada Senin (14/10). BS dianggap pihak paling bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan batu andesit di area CV Arif Jaya Utama (AJU).
“Saat ini baru dia (BS-red) yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Dadang.
Penetapan BS sebagai tersangka dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana dan pertambangan Kementerian ESDM. Hasil keterangan dua ahli tersebut menjadi salah satu alat bukti penyidik dalam menetapkan BS sebagai tersangka.
“Pemeriksaan ahli sudah dilakukan,” ucap Dadang.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan terhadap BS. Dia akan dimintai keterangan sebagai tersangka. “Surat pemanggilan sudah diparaf (sebagai tersangka-red). Waktu pemanggilan persisnya saya lupa, tapi dalam minggu-minggu ini,” ucap Dadang.
Selain BS, satu perkara lagi tinggal dilaksanakan gelar perkara. Perkara tersebut, yakni aktivitas pertambangan di Puloampel, Kabupaten Serang yang dilakukan oleh perusahaan PT Bumi Suara Abadi (BSA).
“Perkara tersebut sudah naik tahap penyidikan (kasus tambang PT BSA-red), gelar perkaranya belum,” kata Dadang.
Gelar perkara tersebut akan digelar dalam waktu dekat. Penyidikan dua kasus dugaan pertambangan ilegal tersebut akan disusun menjadi dua berkas perkara. “LP-nya ada dua (laporan-red). Jadi dua berkas (perkara-red),” ujar Dadang.
Penyidikan kasus dugaan pertambangan tersebut bermula dari inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Polda Banten di sepuluh area pertambangan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Rabu (31/7) lalu. Sidak tersebut menindaklanjuti adanya informasi maraknya pertambangan ilegal. Sepuluh tempat tersebut masuk area lokasi pertambangan perusahaan PT BSA, CV AJU, PT Pasir Angin Jaya Mandiri (PAJM), PT Gunung Sakti Abadi (GSA). Lalu, PT Trinatha Utama Mineral (TUM), PT Baet Mall Abadi (BMA), PT Bukit Sunur Wijaya (BSW), PT Icha Brothers Quarryndo (IBQ), PT Penta Stone Abadi (PSA), dan PT Ria Karya Utama (RKU).
Setelah dilakukan pemeriksaan, enam perusahaan diperbolehkan melanjutkan aktivitas pertambangan karena memiliki izin resmi dari Pemprov Banten. “Enam memiliki izin. Ada dua perusahaan tidak beraktivitas dan dua diduga tidak memiliki izin,” kata Dadang.
Dua perusahaan yang dipanggil tersebut PT BSA dan CV AJU. Keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyelidik. Dari hasil pemeriksaan, CV AJU memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Namun, area pertambangan CV AJU diduga dilakukan pertambangan oleh pihak lain.
“Unsur tindak pidananya sudah ditemukan,” tutur Dadang. (mg05/air/ira)
