SERANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang memilih untuk tidak mengambil anggaran dana hibah untuk penanganan virus corona atau Covid-19 dari Pemkot Serang sebesar Rp500 juta. Alasannya, Kejari Serang ingin menerima hibah dalam bentuk barang bukan uang.
“Setelah dipikir-pikir kita tidak jadi mengambil dana tersebut. Alasannya kami ingin menerima dalam bentuk barang bukan uang. Pemkot memberikan bantuan dalam bentuk uang,” kata Kepala Kejari Serang Azhari dikonfirmasi Radar Banten, Kamis (4/6).
Selain alasan tersebut, hal lain yang menjadi pertimbangan Azhari karena adanya proses revisi anggaran yang menjadi syarat. Pembuatan revisi anggaran tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. “Kalau revisi anggaran agak sedikit lama ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-red) Serang. Saya nanti khawatir anggaran turun tapi covid-19 ini sudah selesai, jadi untuk apa juga,” ucap Azhari.
Azhari mengakui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tersebut telah ditandatangani bersama Pemkot Serang pada bulan Ramadan lalu. Pemberian dana hibah tersebut merupakan usulan Pemkot Serang. “Kita tidak meminta karena ini diberikan oleh mereka (Pemkot Serang-red),” kata pria asal Bengkulu ini.
Azhari mengakui sangat membutuhkan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan covid-19 di Kejari Serang. Selain itu, dia menginginkan bantuan berupa paket sembako yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu dan pegawai honorer di Kejari Serang. “Kami berkeinginan memberi sembako kepada masyarakat, selain alat kesehatan seperti rapid test,” ucap Azhari.
Azhari mengatakan Kejari Serang telah melaksanakan kegaitan bantuan sosial (bansos). Bansos tersebut kata dia berasal dari dana pribadi dan pegawai Kejari Serang peduli dengan situasi yang diakibatkan pandemi saat ini. “Beberapa kali kegiatan kita (sosial-red) memang tidak menggunakan anggaran dari negara,” tutur Azhari. (Fahmi Sa’i)
