Buka Posko Pengaduan, SPN Temukan Dua Perusahaan Ogah Patuhi UMK 2023

Sejak posko pengaduan dibuka 1 Januari 2023 lalu, hingga 13 Januari 2023 sudah ada dua perusahaan yang diadukan serikat pekerja di Kota Tangerang.

"Kami telah membuka posko pengaduan UMK di masing-masing Sekretariat PSP SPN se- Provinsi Banten, hingga hari ini sudah diadukan dua perusahaan yang tidak sanggup membayar upah karyawan sesuai UMK 2023," kata Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi di Kota Serang, Jumat, 13 Januari 2023.

Intan melanjutkan, dua perusahaan yang diduga tidak akan mematuhi UMK 2023 yang telah diputuskan Pj Gubernur Banten, yaitu PT PB dan PT PPEB.

"Kedua perusahaan itu bersikukuh mengacu pada PP 36/2021 tentang pengupahan terkait besaran UMK 2023, padahal Pj Gubernur Banten telah menetapkan UMK 2023 sesuai Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," tegasnya.

Menindaklanjuti pengaduan di Kota Tangerang, Intan mengaku DPD SPN Banten akan segera melakukan advokasi, dan melakukan komunikasi dengan kedua perusahaan secara Bipartit.

"Bila tidak bisa dinegosiasikan, maka DPD SPN akan melaporkan kedua perusahaan itu ke Disnaker Kota Tangerang dan Disnakertrans Banten," tegasnya.

Langkah terakhir bila kedua perusahaan itu mengancam untuk melakukan PHK karyawan, maka DPD SPN akan mengintruksikan semua anggotanya untuk melakukan mogok kerja, hingga perusahaan mematuhi UMK 2023.

"Bahkan kami juga akan melakukan unjukrasa, agar Disnakertrans memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak mematuhi keputusan gubernur terkait UMK. Namun ini langkah terakhir ika tidak mencapai kesepakatan," pungkas Intan.

Sebelumnya, Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengerahkan 70 pengawas ketenagakerjaan, untuk memastikan semua perusahaan di Banten mematuhi Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023.

Menurut Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, mulai 1 Januari 2023 UMK baru yang telah ditetapkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, pada 7 Desember 2022 lalu resmi berlaku. Perusahaan bakal mendapat sanksi apabila tidak mematuhi Keputusan Gubernur tentang UMK 2023 tersebut.

"Sejak ditetapkan Pj Gubernur, kami telah melakukan sosialisasi melalui surat edaran terkait pembayaran UMK tahun 2023. Jadi semua perusahaan di Banten harus mematuhi keputusan gubernur," katanya.

Untuk memastikan semua perusahaan di Banten mematuhi keputusan gubernur, lanjut Septo, pihaknya mengerahkan 70 pengawas ketenagakerjaan untuk turun ke lapangan.

"Disnakertrans Banten tahun ini tidak membuka posko pengaduan penerapan UMK, jadi semua perusahaan diawasi langsung oleh pengawas bekerjasama dengan Disnaker kabupaten/kota," tuturnya.

Besaran UMK 2023 yang telah ditetapkan, tambah Septo, merupakan upah minimum sehingga perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari UMK 2023 yang berlaku. Kecuali pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Apabila ada perusahaan tidak membayarkan sesuai UMK 2023 yang ditetapkan, maka ada sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan," tegasnya.