PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengancam akan menurunkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP camat di Pandeglang.
Irna Narulita mengungkapkan hal itu karena kinerja anak buahnya buruk dalam mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang mencatat realisasi pajak daerah dari 11 obyek pajak dari target Rp 79 miliar yang tercapai hanya Rp 68 miliar. Adapun tahun 2023, Bapenda menaarget pajak daerah sebesar Rp84 miliar.
Tidak tercapainya target tahun 2022 lalu karena realisasi PBB tidak mencapai target. Dari target realisasi sebesar Rp41 miliar, tercapai hanya Rp24 miliar, Jadi minus Rp17 miliar.
Kepala Bapenda Pandeglang Tatang Muhtasar meminta kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita agar ada penekanan kepada camat.
“Terus terang tahun kemarin PBB untuk buku 1 hanya 60 persen, buku 2 jeblok hanya 40 persen. Jadi saya harapkan kepada camat dan Kasi PAD tolong sampaikan kepada kades harus lebih ekstra lagi,” katanya, dalam acara Launching Pendistribusian SPPT di Pendopo Pandeglang, Jumat, 17 Maret 2023.
Tatang berharap, kepada Bupati agar memberikan penekanan di tahun 2023 ini. Dari 326 desa yang lunas 100 persen PBB hanya 10 desa.
“Jumlah SPPT Pandeglang seluruhnya 680.039 SPPT. Yang terdiri dari buku 1 sebanyak 533.165 SPPT, buku 2 dan 3 75.834 SPPT, buku 4 dan 5 sebanyak 1.040 SPPT dari target Rp41,4 miliar,” katanya.
Dalam rangka percepatan pendistribusian, Tatang berharap, kepada camat dan kades, Kasi PAD untuk dapat mendistribusikan paling lambat 31 Maret 2023. Jadi nanti masuk tanggal 1 April 2022 ini sudah bisa melakukan pembayaran.
“Pembayaran sampai tanggal 31 September, sesuai undang – undang kita punya waktu 6 bulan. Kalau lebih dari enam bulan didenda dua persen,” katanya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku geram mengetahui realisasi PBB ancur.
“TPP Camat sudah Ibu naikkan, enak camat baru. Itu hasil perjuangan camat dahulu, pas sekarang kendor bayar PBB maka kalau tahun ini kendor maka TPP-nya ya mending diturunin lagi,” katanya.
Bupati meminta melakukan pembinaan karena dari 326 desa yang lunas 10 desa. Tidak sampai 0,5 persennya.
“Tidak 0,5 persen acan, maka harus duduk bareng, saya kaget. Dan kepada Bapenda agar melakukan studi tiru ke Kabupaten Lebak yang dinilai berhasil dalam capaian PBB, dan jangan malu kita belajar ke sana,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Aas Arbi
