CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkot Cilegon merotasi sekira 393 pegawai.
Pelantikan dilakukan pada Senin, 15 Januari 2024, oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian.
Disebut-sebut, pembahasan rotasi pegawai tersebut tidak melibatkan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta.
Hal tersebut pun direspons secara pedas oleh Fraksi PKS di DPRD Kota Cilegon.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, Abdul Ghoffar, menjelaskan bahwa Walikota Cilegon, Helldy Agustian, sedang membangun perseteruan dan mengabaikan pertemanan serta kebersamaan.
Ghoffar menilai, Walikota lupa jika posisinya saat ini diraih dengan semangat kebersamaan dan dibantu oleh banyak pihak, salah satunya adalah Wakil Walikota.
“Peran sekecil apa pun dari seorang teman jangan dikesampingkan, itu berarti orang tidak tahu terima kasih,” tegas Ghoffar, Senin, 15 Januari 2023.
Ghoffar menilai, ada pelanggaran etika dalam rotasi mutasi ratusan pegawai Pemkot Cilegon tersebut.
Helldy sampai saat ini secara sah masih menjadi pasangan kepala daerah dengan Sanuji Pentamarta.
Seyogyanya, dalam pengambilan keputusan penting seperti merotasi atau memutasi pegawai, pasangan kepala daerah dilibatkan dalam pembahasan.
Namun faktanya, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan atau diskusi tentang rotasi pegawai tersebut.
“Kalau merasa Walikota dan Wakil Walikota pada saat mengusung pasangan, mestinya jangan dinafikkan meskipun dia hanya Wakil, kan kalau enggak ada koalisi enggak bisa maju juga, itu mesti dipahami, jangan seolah-olah hasil kerja sendiri,” papar Ghoffar.
Jangan hanya karena telah pindah ke Partai Gerindra, sehingga memutuskan hubungan yang telah dibangun sejak proses pengusungan.
Meski saat ini Helldy tidak lagi menjadi kader Partai Berkarya, namun sejarah mencatat jika ia menjadi Walikota Cileogn karena diusung oleh Partai Berkarya dan PKS.
Ghoffar pun mengindikasikan ada maksud tertentu dalam rotasi pegawai tersebut.
Ghoffar mengaitkan maksud tertentu tersebut dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun ini.
“Kesannya itu dibuat rotasi mutasi sekarang, karena kontestasi politik sebentar lagi, kalau kinerja, kalau ada transparansi publik digelar saja kenapa si A, si B ini dirotasi kalau memang ada kriteria,” papar Ghoffar. (*)
Editor: Agus Priwandono











