SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Para atlet dan pelatih Popda Kota Serang mengeluh lantaran honor mereka yang tak kunjung cair.
Seperti diungkapkan Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Serang, Joe Manalu. Ia mengatakan, para atlet hingga pelatih karate mengeluh lantaran honor yang tak kunjung cair. Padahal, FORKI Kota Serang sudah berjuang dengan sekuat tenaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XI Provinsi Banten 2024.
“Honor atlet dan pelatih sampai detik ini belum kami terima. Ini PPTK, Kadispora Kota Serang, dan Pj Walikota Serang ke mana?” kata Joe kepada wartawan, Rabu, 12 Juni 2024.
Dia mengatakan, tak kunjung cairnya honor atlet dan pelatih untuk kegiatan Popda XI Provinsi Banten 2024 dari Pemkot Serang tidak hanya dialami oleh cabor Karate saja.
“Jadi bukan hanya honor untuk atlet dan peletih karate saja, tapi seluruh honor untuk atlet cabor lain juga sama, belum cair,” katanya.
Dia mengatakan, seharusnya honor atlet dan pelatih tersebut dilakukan pencairan paling lambat diterima pada 7 Juni 2024, saat proses pelepasan atlet Popda Kota Serang.
“Jujur, saya saya merasa geram. Karena untuk cabor karate punya target khusus. Tapi Dispora atau Pemkot Serang malah masa bodo dengan kondisi kami dan cabor yang akan bertanding di Popda Banten,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang, Sarnata, membenarkan terkait honor atlet dan pelatih belum cair.
“Iya, benar (honor belum cair),” kata Sarnata.
Menurutnya, keterlambatan honor para atlet dan pelatih untuk Popda XI Provinsi Banten 2024 itu karena anggaran baru bisa dicairkan pada triwulan keempat.
“Sebetulnya saya dari awal sudah memohon ke tim anggaran untuk di anggaran kas itu sesuai dengan event sekarang ini, atau ada di triwulan kedua. Ternyata kami tidak bisa menaruh anggaran kas itu di triwulan kedua,” tuturnya.
Ia mengaku, Disparpora Kota Serang saat ini sedang berusaha untuk mencari solusi, agar honor para atlet dan pelatih segera cair.
Menurutnya, total anggaran untuk honor atlet, ofisial, manajer hingga pelatih sebesar Rp 500 juta.
“Kemarin saya juga sempat ke pak Sekda juga, saya bilang ini bahaya, anggaran kas ini ada di triwulan empat. Karena kami tidak boleh memasang angka ini di triwulan sekarang. Karena memang harus menggeser kegiatan yang harus digeser, sementara yang harus digeser tidak ada lagi,” katanya. (*)
Editor: Agus Priwandono
