SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar rumah subsidi yang dibangun terutama rumah subsidi menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau atau green housing.
Hal itu disampaikan AHY pada saat ia melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ke perumahan PT Mulia Gading Kencana di Kecamatan Kibin, yang merupakan perumahan subsidi pertama yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau.
AHY mengatakan, konsep green housing ke depan harus dapat diterapkan di rumah-rumah subsidi terutama pada program tiga juta rumah yang dicanangkan. Pasalnya, dengan konsep green housing dapat mendukung kelestarian alam sekaligus membantu masyarakat mendapatkan rumah-rumah yang semakin layak.
“Ada beberapa kriteria, seperti harus dikelola dengan mempersiapkan ruang terbuka, kemudian penggunaan energi agar lebih efisien ga perlu menyalakan lampu di siang hati karena sinar mata hari juga masuk dan dinikmati oleh penghuni rumah,” katanya Kamis 12 Desember 2024.
Selain itu ada pula parameter lainnya yang harus terpenuhi dalam konsep green housing. Mulai dari efisiensi penggunaan air, pengelolaan sampah dan lain sebagainya.
“Jadi dengan demikian, ke depan kita ingin meyakinkan masyarakat punya rumah yang layak dan berkualitas, dalam artian aspek kesehatan, kenyamanan dan keamanan terjamin, maka kita dorong agar menggunakan standar green housing tadi,” terangnya.
AHY mengaku, saat meninjau langsung perumahan MGK yang telah menerapkan prinsip green housing, kondisi rumah sangat baik bahkan sistem pencahayaannya sangat bagus.
“Bangunannya tinggi tiga setengah meter, jadi walaupun cuaca aga terik, tapi tidak merasakan panas dan pengap ketika di dalam rumah, karena sirkulasi udaranya baik. Lalu terang juga, ga ada masalah pencahayaan,” tegasnya.
Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya sudah menyiapkan regulasi-regulasi yang dapat memudahkan para pengembang sekaligus meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan rumah.
“Kami ingin mendorong itu untuk membantu memberikan support, terkait skema penganggaran juga ini tentu tidak sederhana, yang jelas APBN kita tidak mencukupi, jadi kita harus mencari terobosan lain. Contohnya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga harus terus dikawal dan di tingkatkan sehingga memberikan keringanan dan insentif lainnya,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agung S Pambudi
