PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto berdampak ke sektor pariwisata. Di Kabupaten Pandeglang, para pengusaha wisata, hotel, dan restoran mengaku usahanya makin lesu.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang, Widiasmanto menyebut, turunnya okupansi hotel dipicu sepinya kegiatan instansi pemerintah, BUMN, hingga mitra usaha lainnya yang biasanya digelar di kawasan wisata.
“Biasanya ada kegiatan meeting, FGD, atau gathering dari pemerintah maupun corporate yang kerja sama. Karena sekarang ditiadakan, otomatis hunian hotel ikut menurun,” kata Widiasmanto, Senin 28 April 2025 saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, selama ini kegiatan-kegiatan semacam itu jadi tumpuan utama pendapatan hotel dan restoran. Ketika anggaran dipangkas, aktivitas juga ikut berhenti dan pelaku usaha pun kena imbas.
Widiasmanto mengakui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat punya dampak besar ke sektor hotel dan restoran. Ia tak menampik tujuannya baik, tapi efeknya memukul pelaku usaha.
“Kalau okupansi hotel bagus, dampak ekonominya besar. Tenaga kerja terserap, pajak daerah naik, pembelian bahan baku dari pedagang dan UMKM juga meningkat. Tapi kalau okupansi turun, semuanya kena imbas,” ujarnya.
Menurutnya, tingkat hunian sempat membaik saat libur Lebaran, tapi kondisi kembali sepi setelahnya. “Tanggal merah masih lumayan. Tapi di hari biasa, okupansi bisa turun sampai 50 persen,” katanya.
Widiasmanto berharap, pemerintah bisa memberi kelonggaran efisiensi anggaran, khususnya agar kegiatan kementerian dan lembaga tetap bisa digelar di daerah seperti Pandeglang.
“Kita minta kementerian jangan semua kegiatan dipusatkan di Jakarta. Daerah juga butuh perputaran ekonomi,” ucapnya.
Ia juga mewanti-wanti soal potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika kondisi ini berlarut. “Sektor ini penyumbang PAD. Kalau usaha lesu, setoran juga ikut menurun,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Widiasmanto menyarankan promosi pariwisata digencarkan lewat event dan festival. Jika kondisi makin parah, ia minta pemerintah daerah memberi insentif. “Minimal diskon pajak 50 persen. Biar operasional usaha tetap jalan,” tegasnya.
Ia menyebut, jika kondisi ini dibiarkan, ancamannya bukan cuma penurunan PAD, tapi juga PHK hingga usaha gulung tikar. “Bisa jadi beban baru buat pemerintah. Ini efek domino,” kata Widiasmanto.
Editor: Mastur Huda
