CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah pusat tengah melakukan finalisasi proses administrasi penarikan status kepegawaian penyuluh pertanian dari daerah ke Kementerian Pertanian (Kementan). Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya percepatan swasembada pangan nasional.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Kementerian Pertanian, Anny Mulyani, saat menghadiri Gerakan Tanam Padi di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Kamis (8/5).
“Nanti untuk penyuluh akan kami tarik ke Kementan. Saat ini masih dalam proses administrasi di BKN, jadi nanti status kepegawaiannya langsung di bawah Kementan,” ujar Anny.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk penarikan dan penguatan peran penyuluh tersebut mencapai Rp6 triliun.
“Tapi ya sejalan dengan itu, tunjangan kinerja, gaji, dan tanggung jawab kerjanya juga harus ditingkatkan. Harus siap kerja 24 jam,” kelakarnya.
Langkah ini, kata Anny, merupakan bagian dari strategi besar Kementerian Pertanian dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan tahun ini.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian PUPR untuk penguatan infrastruktur irigasi pertanian.
“Kami juga punya program cetak sawah di beberapa daerah, tapi sayangnya di Banten belum masuk. Begitu juga dengan optimasi lahan rawa, masih belum maksimal,” jelasnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga eksistensi lahan pertanian, khususnya di Kota Cilegon yang kini tersisa sekitar 1.100 hektare.
“Lahannya jangan sampai dikonversi. Di Tangerang sudah mulai habis, jangan sampai di Cilegon juga seperti itu. Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah mencari solusi,” ujarnya.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Aditya
