PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pandeglang tengah bersiap menyewakan Pulau Popole kepada investor dengan harga penawaran awal Rp160 juta per tahun.
Angka ini belum final dan masih dalam tahap pembahasan intensif dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Serang.
Andri Eka Permana, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, mengonfirmasi bahwa Pulau Popole merupakan aset strategis Pemkab Pandeglang.
“Pengelolaannya akan kami tawarkan kepada pihak ketiga atau investor,” ujarnya kepada RADARBANTEN.CO.ID pada Rabu, 25 Juni 2025.
Andri menjelaskan, ada dua skema kerja sama pemanfaatan yang sedang dipertimbangkan: mekanisme sewa dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
“Dalam bentuk KSP, kontribusi tetap minimal per tahun ditetapkan Rp160.928.905, dengan kenaikan 2,14 persen per tahun. Selain itu, di tahun ke-10 akan ada pembagian keuntungan,” rinci Andri.
Sementara itu, jika skema sewa yang dipilih, angka yang ditawarkan adalah Rp160.929.000 per tahun. “Kedua metode ini masih dalam pembahasan bersama KPKNL,” tambahnya.
Sebelumnya, Yahya Gunawan Kasbin, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang, mengungkapkan bahwa Pemkab Pandeglang telah mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk dua pulau, yaitu Pulau Liwungan dan Pulau Popole.
“Pulau Liwungan sudah berhasil dikerjasamakan. Nah, untuk tahun 2025 ini, Pulau Popole sedang dalam proses lelang pengelolaannya,” kata Yahya.
Proses lelang Pulau Popole ini akan didasarkan pada hasil penilaian terbaru dari KPKNL. “Jika harga sewa sudah ditetapkan, barulah kami akan melakukan lelang. Karena Pulau Popole memang belum sempat dilelang,” jelas Yahya.
Yahya juga memaparkan bahwa awalnya KPKNL menghitung pemanfaatan Pulau Popole fokus pada sektor pariwisata. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi terkini, potensi Pulau Popole diperluas tidak hanya untuk pariwisata tetapi juga sektor niaga.
“Kami tambahkan di sana, pemanfaatannya tidak hanya untuk pariwisata tapi juga niaga. Mudah-mudahan dengan dicantumkan ini, ada lebih banyak pihak yang berminat mengelola Pulau Popole,” harapnya.
Editor: Aas Arbi
