CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon perlu mencari cara yang lebih efisien dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) agar pengeluaran untuk belanja pegawai tidak terus membengkak.
“Rasionalisasi pegawai bisa menjadi salah satu solusi, namun harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan angka pengangguran baru yang justru menjadi beban sosial,” kata Rizki kepada Radar Banten, Sabtu 23 Agustus 2025.
Rizki menilai penyederhanaan birokrasi atau pengurangan posisi yang dianggap tidak efektif juga bisa menjadi alternatif kebijakan.
Ia menambahkan, instruksi pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menambah beban anggaran daerah. Menurutnya, masalah ini bersifat struktural dan perlu solusi komprehensif.
“Apakah melalui transfer dana pusat yang lebih proporsional, atau ada mekanisme lain, intinya jangan sampai daerah tertekan hingga mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Rizki mendorong Pemkot Cilegon agar tidak bergantung sepenuhnya pada belanja pegawai. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Cilegon punya banyak potensi. Mulai dari investasi, optimalisasi pajak daerah, hingga pengembangan ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal. Kalau PAD meningkat, Pemkot punya fleksibilitas lebih dalam menyusun anggaran,” jelasnya.
Rizki juga mengingatkan pentingnya menjaga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur agar tidak tergerus oleh tingginya belanja operasional. Menurutnya, infrastruktur yang memadai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi.
“Kalau infrastruktur lemah, sulit bagi Cilegon berkembang. Rasionalisasi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan sektor prioritas jangka panjang,” tegasnya.
Editor: Abdul Rozak
