LEBAK, RADAR BANTEN.CO.ID – Bupati Lebak M Hasbi Asyidiki Jayabaya akhirnya melakukan pergeseran anggaran bantuan tidak terduga (BTT) Rp2,5 miliar untuk pematangan lahan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana banjir dan longsor 2020. Kebijakan tersebut diputuskan setelah korban bencana demo selama enam hari di depan kantor Bupati Lebak.
Sebelumnya diberitakan, para korban bencana banjir bandang dan longsor di Cigobang, Kecamatan Lebakgedong melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Lebak. Mereka membuat tenda dan melakukan open donasi untuk pembangunan Huntap.
Karena, selama enam tahun sejak banjir bandang dan longsor 1 Januari 2020, mereka harus tinggal di hunian sementara dengan beralaskan tanah dan beratapkan terpal. Padahal, korban bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bogor sudah lama mendapatkan bantuan Huntap dari pemerintah.
Terkini, akses jalan di lokasi Huntara masih berupa tanah merah. Sedangkan di wilayah perbatasan Lebak – Bogor atau yang jadi lokasi bencana sudah berupa aspal mulus. Kondisi tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari netizen.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan membenarkan, Pemkab Lebak melakukan pergeseran anggaran untuk pembangunan Huntap di Lebakgedong. Anggaran pembangunan bersumber dari BTT APBD 2026.
“Iya, itu dari BTT APBD 2026 kita geser ke kegiatan di Dinas Perkim untuk pematangan lahan Huntap,” kata Halson kepada wartawan, Senin 19 Januari 2026.
Ditanya kenapa dialokasikan dari BTT, Halson menyatakan, pergeseran tersebut yang paling mudah dilakukan. Karena, BTT untuk belanja tidak terduga, kedaruratan, kebencanaan, dan kebutuhan mendesak.
Setelah ada janji dari Sekda Lebak, warga yang melakukan aksi dengan membangun tenda di depan kantor Bupati Lebak selama enam hari berturut-turut akhirnya membubarkan diri. Mereka kembali ke Cigobang dan menuntut Bupati menepati janjinya.
Zaenudin, tokoh pemuda Cigobang yang menggelar aksi menginap di depan kantor Bupati Lebak menegaskan, pada 26 Januari 2026 dirinya akan menunggu janji Bupati direalisasikan. Tapi, jika pada waktu yang ditentukan tidak ada pergerakan alat berat untuk kegiatan pematangan lahan, maka dirinya bersama warga lain siap turun kembali ke Rangkasbitung.
“Selambat-lambatnya pada 26 Januari, kita tunggu apakah janji tersebut ditepati atau tidak,” tegasnya.
Editor: Mastur Huda
