SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyandi Purwansyah, menegaskan pentingnya literasi politik masyarakat di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Politik serta Penguatan Demokrasi yang digelar di Sekretariat Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar Provinsi Banten, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutannya, Novriyandi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi melalui media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk memiliki literasi politik yang baik agar mampu memahami proses demokrasi secara benar, menghargai perbedaan pandangan, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi. Literasi politik yang baik sangat penting agar masyarakat dapat memahami proses demokrasi dan tetap menjaga persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Badan Kesbangpol memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki peran strategis sebagai katalisator, edukator, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik warga.
Lebih lanjut, Novriyandi menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Beberapa di antaranya yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kesadaran demokrasi, serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, yakni “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.” Menurutnya, visi tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang baik serta partisipasi demokrasi yang sehat.
Dalam kesempatan itu, Novriyandi juga menyoroti posisi strategis Provinsi Banten secara nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Sebagai daerah penyangga ibu kota sekaligus jalur utama mobilitas nasional, Banten membutuhkan kondisi daerah yang aman, kondusif, dan stabil secara politik.
“Oleh karena itu, kegiatan pembinaan pendidikan politik dan penguatan demokrasi seperti ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap akan lahir generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, wawasan demokrasi yang matang, serta mampu menjadi agen persatuan dan penjaga harmoni di tengah masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Banten sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,” tutupnya.
Editor Daru
