SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang telah ditetapkan, pendapatan Pemkab Serang diproyeksikan sebesar Rp 3,551 triliun.
Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rabu, 13 November 2024.
Pendapatan sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,120 triliun, pendapatan transfer Rp 2,420 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 10,170 miliar.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan, dalam pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat penyesuaian dan perubahan baik pada pendapatan maupun belanja daerah sebelum akhirnya ditetapkan.
Untuk pendapatan daerah semula dialokasikan sebesar Rp 2,95 triliun. Setelah pembahasan bersama bertambah sebesar Rp 593 miliar, sehingga berubah menjadi sebesar Rp 3,55 triliun.
“Untuk belanja daerah semula dialokasikan sebesar Rp 2,95 triliun. Setelah pembahasan bersama bertambah sebesar Rp 759 miliar sehingga berubah menjadi sebesar Rp 3,71 triliun,” katanya.
Sementara itu, untuk 2025 pembiayaan netto semula belum dialokasikan. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama menjadi sebesar Rp 166 miliar.
“Untuk struktur APBD 2025 telah ditetapkan. Rinciannya terdiri dari pendapatan sebesar Rp 3,55 triliun, belanja daerah sebesar Rp 3,71 triliun defisit ya Rp 166 miliar. Kita harapkan pendapatan tidak meleset karena akan berdampak pada belanja yang akan ditetapkan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sektor pajak menjadi salah satu pendapatan yang sangat penting bagi Kabupaten Serang.
Untuk itu, ia meminta kepada OPD penghasil pajak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
“OPD penghasil pajak harus melakukan rapat rutin dengan Bapenda, supaya termonitor per triwulannya atau per dua bulan sehingga termonitor capaiannya. Lalu kendala-kendalanya bisa terselesaikan,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran, Ahmad Zaeni, mengatakan, struktur APBD 2025 yang sudah disampaikan sudah sangat ideal.
“Dengan adanya peningkatan anggaran dan dibarengi dengan program prioritas yang ada bisa terealisasikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, belanja yang sudah ditetapkan mayoritas merupakan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pembanguan infrastruktur, rutilahu, pendidikan dan program-program lainnya.
Ia menilai, kendati ada devisit anggaran sebesar Rp 166 miliar merupakan hal yang masih wajar apabila dibandingkan dengan pendapatan yang sudah ditetapkan.
“Sehingga persentasenya hanya sekitar empat persenan, sehingga ini masih aman. Ini saya yakin bisa tertutupi dengan pembiayaan netto,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
