SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten memeriksa ahli tata kelola sampah dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemeriksaan ahli tersebut untuk melengkapi berkas perkara kasus korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 senilai Rp 75,9 miliar.
“Belum lama ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli tata kelola sampah dari ITB, pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di DLH Tangsel,” kata Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, Senin, 5 Mei 2025.
Rangga membenarkan pemeriksaan ahli tersebut untuk melengkapi berkas perkara terhadap empat orang tersangka. Dalam perkara itu, penyidik menanyakan seputar pengelolaan sampah yang baik dan benar. “Terkait pengelolaan sampah itu yang baiknya seperti apa (yang ditanyakan kepada ahli-red),” ungkapnya.
Rangga menjelaskan, sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 51 saksi. Mereka berasal dari DLH Tangsel, pihak swasta dan ahli. “51 saksi ini termasuk ahli,” ujar alumnus Unpada ini.
Ia mengatakan, sampai saat ini, penyidik masih menetapkan orang tersangka. Yakni, Kabid Kebersihan DLH Kota Tangsel, Tb Apriliadhi KP, Direktur Utama PT Ella Pratama Perkasa (EPP), Sukron Yuliadi Mufti; Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman dan ASN Pemkot Tangsel Zeky Yamani alias ZY. “Untuk tersangka baru belum ada,” kata pria asal Depok, Jawa Barat ini.
Rangga menerangkan, dari konferensi pers yang disampaikan sebelumnya, bahwa PT EPP selaku pelaksana pekerjaan ternyata tidak melakukan pengelolaan sampah. Proyek puluhan miliar itu tidak dikerjakan oleh PT EPP.
Proyek itu dialihkan kepada pihak lain yakni PT OKE, PT BKO, PT MSR, PT WWT, PT ADH, PT SKS dan CV BSIR. Perusahaan yang terletak di Jalan Salem 1 RT 004/RW 08, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel itu menurut penyidik tidak memiliki fasilitas, kapasitas dan atau kompetensi dalam mengelola sampah sehingga tidak layak menjadi pelaksana pekerjaan.
“Penunjukan PT EPP menjadi pelaksana pekerjaan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akibat perbuatannya keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor : Aas Arbi
