SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang membatasi penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Banten.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menata ulang budaya belajar dan mengembalikan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengatakan penggunaan gawai yang semakin masif di kalangan pelajar kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas belajar.
Tanpa aturan yang jelas, handphone justru lebih sering menjadi sumber distraksi dibandingkan sebagai alat bantu pendidikan.
“Selama ini banyak siswa yang kehilangan fokus karena bermain gim atau mengakses media sosial saat jam pelajaran. Kalau tidak diatur, ini tentu mengganggu proses belajar mengajar,” kata Yeremia, Minggu 1 Februari 2026.
Menurutnya, pembatasan penggunaan handphone di sekolah diperlukan agar siswa kembali berkonsentrasi pada materi pelajaran dan interaksi langsung di kelas.
Meski begitu, ia menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti menutup akses teknologi secara total.
Yeremia menilai sekolah tetap harus menyediakan alternatif pembelajaran berbasis digital yang terkontrol dan terarah.
Fasilitas seperti laboratorium komputer dan perangkat teknologi milik sekolah perlu dioptimalkan agar kebutuhan pembelajaran tetap terpenuhi tanpa bergantung pada handphone pribadi siswa.
“Sekolah harus siap dengan sarana pendukung. Jangan sampai pembatasan ini justru menghambat pembelajaran yang memang membutuhkan teknologi,” ujarnya.
Selain sarana prasarana, ia juga menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan variatif.
Guru didorong untuk kembali memaksimalkan penggunaan buku, alat peraga, serta media pembelajaran non-digital.
Pembatasan handphone, lanjut Yeremia, dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali suasana kelas yang aktif dan komunikatif.
“Ini kesempatan bagi guru untuk membangun kembali interaksi langsung dengan siswa, bukan hanya lewat layar,” katanya.
Kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di sekolah tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 100.3.4.1/0374-Dindikbud/2026.
Aturan tersebut berlaku untuk seluruh SMA, SMK, dan SKh negeri maupun swasta di Banten.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaluddin, menjelaskan kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dengan meminimalkan gangguan selama proses belajar mengajar.
“Kita ingin suasana kelas lebih fokus dan tertib, sehingga materi pelajaran bisa diterima dengan baik oleh siswa,” ujarnya.
Dalam implementasinya, sekolah diwajibkan menyiapkan mekanisme penyimpanan handphone, menyediakan contact person untuk kondisi darurat, serta melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa.
Pembatasan juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan selama jam pelajaran.
Jamaluddin menambahkan, kebijakan tersebut akan diuji coba selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2026, sebelum dilakukan evaluasi lanjutan.
Dindikbud juga akan membentuk satuan tugas pengawasan yang melibatkan unsur siswa dan organisasi kesiswaan.
“Setelah uji coba, akan kita evaluasi bersama. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,” pungkasnya.
Editor Daru
