SERANG- Meski dibanderol tarif Rp25 juta, pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di DPD Partai Hanura Banten tetap diburu para kandidat. Mereka tidak mempersoalkan, bahkan siap membayar untuk mendapatkan restu pencalonan Partai Hanura.
Dalam sepekan, sudah ada enam kandidat yang mengambil formulir pada partai besutan Jenderal (Purn) Wiranto ini. Antara lain, anggota DPR RI yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar Andika Hazrumy, anggota DPR Dimyati Natakusumah, dan anggota DPR Wahidin Halim. Kemudian, Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya alias JB, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, dan mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (ATN).
Pendaftaran masih menyisakan waktu 13 hari hingga Senin (18/4) mendatang. Kemudian, dilanjutkan pemaparan visi dan misi pada 18-24 April dan agenda rapat pimpinan daerah (rapimda). “Ini sebagai jaring aspirasi dari struktural partai organisasi sayap dan organisasi otonom Hanura se-Banten,” kata Eli di sela-sela pendaftaran, Selasa (5/4).
Pihaknya mengaku sudah melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk memberikan saran pendapat terkait kriteria kandidat. “Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penjaringan pilgub oleh Hanura,” kata Eli.
Selain itu, Eli mengaku terus membangun komunikasi politik untuk memantapkan koalisi menghadapi Pilgub Banten. “Hanura mengapresiasi koalisi yang dibangun Gerindra dan PKS. Kita menyambut baik kader-kader terbaik Gerindra dan PKS untuk maju agar semakin banyak pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin Banten,” tambahnya.
Terkait biaya pendaftaran Rp25 juta yang ditetapkan Hanura, pihaknya mengaku sebagai biaya administrasi. “Biayanya kan hanya administrasi, karena setelah itu masih ada tahapan lanjutan seperti rapimda dan pemaparan visi misi kandidat,” tambah Bagian Pendaftaran dan Verifikasi pada DPD Partai Hanura Banten Djunaedi.
Menurutnya, Hanura tidak ingin menutupi biaya pendaftaran seperti partai politik (parpol) lain. Kata dia, sebagai bentuk transparansi dalam melakukan penjaringan bakal calon. “Kita mending apa adanya, enggak perlu ditutupi. Karena kita objektif dan pro transparansi. Jadi tidak membuat masyarakat banyak bertanya-tanya,” katanya.
(Sigit/Radar Banten)
