SERANG – Hari ini Walikota Cilegon non aktif Iman Ariyadi menjalani sidang dugaan suap izin pembangunan proyek mall Transmart Cilegon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Kamis (8/2). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan jika politisi Partai Golkar tersebut meminta uang sebesar Rp 2,5 miliar agar izin pembangunan proyek tersebut keluar kepada PT Brantas Abipraya (BA) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).
Dalam dakwaan jaksa, pada saat proses pengajuan perizinan sedang berjalan, pada tanggal 12 Juli 2017, Bayu Dwinanto Utomo bersama-sama dengan Eka Wandoro Dahlan dan Yohana Vivit melakukan pertemuan dengan Hendri yang merupakan orang kepercayaan dari Iman Ariyadi di ruang rapat Manager Legal PT KIEC.
Pada pertemuan tersebut Hendri menyamapikan pesan Iman bahwa untuk pengurusan perizinan pembanguna Mall Transmart Cilegon Iman meminta uang sebesar Rp 2,5 miliar dengan kompensasi akan diterbitkan rekomendasi atau jaminan kepada PT BA dan PT KIEC untuk tetap dapa melaksanakan kegiatan pembangunan di lokasi proyek pembangunan mall tersebut selama proses pengurusan perizinan diproses oleh dinas terkait di Pemerintah Kota Cilegon.
Dua hari berselang, yaitu pada tanggal 14 Juli 2017, dilakukan ground breaking atau pelatakan batu pertama pembangunan mall tersebut yang dihadiri oleh Iman, Tubagus Dony Sugihmukti dan jajaran manajemen dari PT BA dan PT TRI.
Setelah peletakan batu pertama, PT BA selaku kontraktor tidak bisa melakukan pembangunan karena terkendala masalah izin yang saat itu sedang dilakukan pengurusan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan lainnya, yaitu antara lain izin lingkungan, izin gangguan, dan izin mendirikan bangunan (IMB).
Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pada 24 Juli 2017, Bayu Dwinanto Utomo berkomunikasi dengan Hendri melalui telepon yang pada pokok komunikasi tersebut Hendri menyampaikan agar Bayu segera berkoordinasi dengan pihak PT KIEC terkait permintaan uang RP 2,5 miliar sehingga permintaan itu bisa segera direalisasikan.
Kemudian pada 25 Juli 2017, Hendri menghubungi Bayu dan menjelaskan jika permintaan Rp 2,5 miliar tersebut bisa dinegosiasi. Mendapatkan kabar itu, Bayu pun melaporkannya kepada Satiyobudi Santoso selaku General Manager Divisi I PT BA. Kemudian Satiyobudi melaporkan hal tersebut kepada Widyo Praseno selaku Direktur Operasional II PT BA.
Setelah proses negosiasi PT BA hanya bisa menyanggupi permintaaan terdakwa sebesar Rp 800 juta sedangkan PT KIEC menyanggupi Rp 700 juta. Dengan itu, Iman menerima uang suap perizinan sebesar Rp 1,5 miliar.
“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar terdakwa selaku Wali Kota Cilegon menerbitkan surat rekomendasi kepada PT Brantas abipraya atau PTBA dan PT Krakatau industrial Estate Cilegon untuk dapat mengerjakan proyek pembangunan mall Transmart tahun 2017,” JPU KPK Dian Hamisena.
“Meskipun belum ada perizinan resmi yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara selaku kepala daerah atau Wali Kota Cilegon untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta pasal-pasal 78 ayat 1 huruf a undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, dengan alasan agar mempercepat proses sidang, Iman mengaku tidak mau melakukan eksepsi. “Nanti juga kan akan diperiksa saks-saksi, udah yah,” katanya singkat. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com
